MASOHI, Siwalimanews – Anggota Komisi X DPR Mercy Chriesty Barends menegaskan, salah satu upaya nyata untuk memutus mata rantai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah, dengan memperkuat bekonomi perempuan.

Hal ini ditegaskan Mercy, dalam dialog publik pencegahan dan penanggulangan KDRT yang digelar di Kabupaten Maluku Tengah, Sabtu (4/10).

Menurut Mercy, pengorganisasian perempuan harus dilakukan dengan pola yang inklusif, merangkul semua pihak, termasuk para penyintas kekerasan seksual maupun psikis.

Pasalnya, melalui program capacity building, pemerintah didorong menciptakan kegiatan berbasis kewirausahaan, agar perempuan memiliki kemandirian ekonomi.

“Kalau perempuan kuat secara ekonomi, ia punya pilihan hidup dan bisa keluar dari lingkaran kekerasan,” tandas Mercy.

Ia mencontohkan program Triplek Hilux Ekonomi sebagai model pemberdayaan yang dapat dikembangkan untuk membangun ekonomi kreatif perempuan. Program seperti ini, tidak hanya mengangkat ekonomi keluarga, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup perempuan di daerah.

Mercy juga mengingatkan pentingnya kesiapan perempuan untuk menghadapi era pasar digital agar mampu mengakses pasar digital serta memahami literasi keuangan dan teknologi demi meningkatkan daya saing usahanya.

“Pemerintah daerah harus hadir memberikan advokasi dan pelatihan bai kaum perempuan,” ujar Mercy.

Untuk pemda tidak boleh membiarkan Maluku Tengah dikenal karena tingginya angka kekerasan, sebab ini soal martabat daerah.

Di tempat yang sama, Ketua Yayasan Vanita Naraya Diah Pitaloka menilai, faktor budaya masih menjadi akar kuat munculnya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bahkan ia menyebut, banyak kasus kekerasan di masyarakat diselesaikan lewat mediasi adat tanpa memperhatikan hak korban.

“Pendekatan budaya penting, tapi jangan menghapus keadilan. Korban tetap harus dilindungi,” tandas Diah.

Diah juga menyinggung masih rendahnya prioritas anggaran untuk isu perempuan, sebab  urusan pemberdayaan perempuan kerap berada di urutan bawah dalam perencanaan pembangunan.

Oleh karena itu, ia mendorong sinergi lintas sektor, agar persoalan ini tak hanya ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan semata.

“Ini kerja bersama. Dinas sosial, pendidikan, PUPR, hingga Kemenag harus ikut memastikan keadilan gender di setiap programnya,” tuturnya.

Baik Mercy maupun Diah sepakat, tingginya angka kekerasan di Maluku Tengah harus menjadi alarm bagi semua pihak. Pencegahan KDRT bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama masyarakat.(S-17)