AMBON, Siwalima.id - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon, menuding adanya keterlibatan aparat baik TNI maupun Polri dalam aktivitas tambang ilegal di Kawasan Gunung Botak.
Tudingan keterlibatan aparat yang ikut menambang di gunung botak ini disampaikan GMKI Cabang Ambon, saat melakukan aksi demontrasi di Kantor Gubernur Maluku, Senin (18/5).
Pantauan Siwalima.id di Kantor Gubernur, puluhan massa aksi tiba sekitar pukul 12.20 WIT dengan pengawal ketat aparat kepolisian dan Satpol PP sambil membawa pamflet yang bertuliskan penolakan terhadap kebijakan penertiban kawasan gunung botak.
Koordinator lapangan aksi Beno Patty dalam orasinya mengatakan, persoalan penambangan di kawasan Gunung Botak telah terjadi selama bertahun-tahun dan baru ditertibkan saat Hendrik Lewerissa menjabat sebagai Gubernur Maluku.
Kebijakan penertiban kawasan gunung botak harus dilakukan secara transparan, agar diketahui secara jelas oleh masyarakat, termasuk terkait dengan keberadaan koperasi-koperasi yang nantinya akan mengelola gunung botak.
"Kami butuh transparansi dari Gubernur Maluku, kami butuh keadilan dari gubernur atas kebijakan yang dibuat, sebab sebagian besar masyarakat Baru hidup dari penambangan di kawasan itu,” ujar Beno.
Menurutnya, pengelolaan Gunung Botak harus dilakukan secara transparan dan bertangung jawab, apalagi menyangkut persoalan penggunaan bahan berbahaya, seperti merkuri dan sianida yang dapat merusak masa depan generasi Maluku kedepan.
Fatalnya lagi, keberadaan Satgas yang berisikan aparat TNI dan Polri, ternyata menimbulkan pertanyaan terkait profesionalitas pengalaman, sebab patutlah dicurigai adanya aparat TNI dan Polri yang ikut dalam aktivitas penambangan ilegal.
“Satgas di Gunung Botak mestinya bekerja secara profesional, tapi ternyata satgas juga melakukan penambangan, ada kolam disamping pos pengamanan TNI dan Polri. Apakah dibentuk pengamanan masyarakat atau untuk mencari keuntungan menggali emas,” kecam Beno.
Apalagi, selama ini kata Beno, begitu banyak bahan berbahaya berupa merkuri maupun sianida yang disita aparat kepolisian dan TNI di Pelabuhan Namlea beberapa waktu lalu, namun sampai sekarang tidak tahu kemana sianida dan merkuri tersebut.
Aparat kepolisian dan TNI mestinya transparan, dengan menunjuk kepada publik dimana hasil sitaan sianida dan merkuri yang dilakukan, sebab jika tidak, maka patut dicurigai adanya keterlibatan aparat kepolisian dan TNI di Gunung Botak.
“Beberapa waktu lalu terjadi penyitaan merkuri dan sianida, dimanakah bahan-bahan berbahaya itu. Kalau ada di Polda Maluku atau Kodam, tolong perlihatkan barang bukti dimana. Jangan sampai ada kecurigaan dijual kembali dan sebagainya,” tandas s Beno.
Karena GMKI Cabang Ambon menuntut agar ada transparansi dari Pemerintah Provinsi Maluku terkait dengan pengelolaan Gunung Botak dan keberadaan satgas di Gunung Botak, sehingga tidak terjadi ketidakadilan di Kawasan Gunung Botak.
Hingga berita ini dirilis, aksi demontrasi masih terus dilakukan, lantaran masa aksi menolak beraudiens dengan pejabat pemprov lainnya selain gubernur maupun wakil gubernur.(S-20)
