AMBON, Siwalimanews - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Maluku, menggelar aksi solidaritas di depan Markas Kepolisian Daerah Maluku, Senin (1/9).
Aksi berlangsung sejak pukul 11.00 hingga 12.22 WIT secara damai itu, sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap berbagai isu sosial dan pemerintahan di Indonesia.
Di depan Mapolda ratusan mahasiswa ini menyuarakan tuntutan mereka yang meminta Kapolda Maluku agar lebih serius menangani persoalan rakyat.
Pantauan Siwalimanews, massa mulai berkumpul sejak pagi di sejumlah titik, seperti di bawah Jembatan Merah Putih dan depan Hotel Santika. Mereka kemudian bergerak menuju Mapolda Maluku dan tiba sekitar pukul 11.00 WIT.
Untuk mengamankan jalannya aksi, Polda Maluku mengerahkan 735 personel gabungan dari unsur TNI dan Polri serta instansi terkait. Petugas bersiaga sejak pagi untuk memastikan demonstrasi berjalan tertib dan aman.
Tiba di depan Gerbang Mapolda Maluku, para perwakilan mahasiswa ini langsung melakukan orasi, yang diawali oleh perwakilan dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Randy Samal.
Samal dalam orasinya menegaskan, aksi ini merupakan bentuk protes damai yang sah secara konstitusional.
“Aksi hari ini berlangsung damai di Kota Ambon. Kami mengajak seluruh peserta agar tidak mudah terprovokasi. Jika ada pihak yang melakukan gerakan tambahan di luar kesepakatan, kami pastikan itu bukan bagian dari kami,” ucap Samal.
Sejumlah perwakilan organisasi kemahasiswaan lain secara bergantian juga menyampaikan aspirasi mereka, yang mana mereka minta pemerintah lebih responsif terhadap persoalan sosial, ekonomi, serta penegakan hukum yang dinilai masih belum optimal.
Usai berorasi secara bergantian, Jihad Nahumarury yang mewakili para mahasiswa membacakan tuntutan mereka.
Menurut mahasiswa, publik Indonesia akhir-akhir ini kembali kecewa terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, termasuk kebijakan kenaikan tunjangan kinerja DPR di tengah kondisi ekonomi sulit.
Mereka juga menyoroti masalah harga kebutuhan pokok, ketimpangan sosial, dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Selain itu, mereka menilai reformasi di tubuh kepolisian belum berjalan sebagaimana mestinya.
Penyalahgunaan kewenangan, praktik korupsi, dan pelanggaran etika disebut memperlebar jurang ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat.
Di Maluku, praktik eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan turut menjadi sorotan. Hasil bumi dan laut dinilai dikuras tanpa kendali, hutan ditebang,dan laut tercemar, sementara nelayan, petani, serta masyarakat kecil hanya menanggung kerugian.
Melihat kondisi itu maka, eleman mahasiswa menyampaikan lima tuntutan yakni, pertama, penghentian tindakan represif kepolisian dalam menghadapi aksi demonstrasi di Maluku, sebagai wujud penghormatan terhadap kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, UU No: 9 tahun 1998, serta instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi.
Kedua, transparansi penegakan hukum oleh Polda Maluku dengan mengedepankan profesionalisme, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik sesuai UU No: 14 tahun 2008 serta UU No: 2 tahun 2002. Ketiga, pembebasan tanpa syarat dua aktivis lingkungan yang dinilai dikriminalisasi, bertentangan dengan putusan pengadilan.
Keempat, evaluasi dan penertiban seluruh tambang ilegal di Maluku sebagaimana diatur dalam UU No: 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kelima, komitmen menjunjung asas persamaan dihadapan hukum (equality before the law) dan penghentian kriminalisasi terhadap aktivis mahasiswa maupun masyarakat yang memperjuangkan hak-hak demokratisnya.
Apabila tuntutan tersebut tidak direspons, maka aliansi mahasiswa akan mengambil langkah hukum berupa advokasi, serta gerakan massa lanjutan.
Usia membacakan tuntutan mereka, perwakilan mahasiswa tersebut langsung menyerahkan tuntutan itu kepada Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto yang dari tadi duduk bersama ratusan mahasiswa dalam aksi itu,
Usai menerima tuntutan para mahasiswa, Kapolda memberikan apresiasi atas aksi damai tersebut. Bahkan kapolda menyapa massa dengan salam kebangsaan dan memilih duduk bersama mahasiswa untuk mendengarkan langsung aspirasi mereka.
“Saya hadir karena ingin dekat dengan para mahasiswa dan mendengar aspirasi yang disampaikan. Aspirasi yang nanti disampaikan akan saya tindak lanjuti sesuai kewenangan saya. Jika diluar kewenangan saya, akan saya sampaikan kepada pihak yang berwenang. Terima kasih kepada adik-adik yang telah menyampaikan pendapat secara tertib,” ucap kapolda.
Usai mendengarkan penjelasan kapolda, ratusan mahasiswa ini kemudian membubarkan diri dengan tenang dan tertib dan rencananya akan melanjutkan aksi mereka ke Baileo Rakyat, Karang Panjang.
Untuk diketahui, hingga selesai aksi di depan mapolda siang hari itu, berlangsung dalam situasi aman dan tertib, namun tetap di bawah pengawasan ketat aparat keamanan TNI dan Polri.(S-25)
