AMBON, Siwalima.id - Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, minta seluruh ASN di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, untuk adaptif menghadapi kebijakan pemotongan transfer ke daerah 2026 (TKD).

Gubernur memastikan, pemotongan TKD tahun 2026 Pemerintah Provinsi Maluku sebesar Rp370 miliar akan berdampak pada belanja pemerintah, karena akan ada banyak program dan kegiatan yang tidak dapat berjalan.

Kondisi ini tentu secara tidak langsung akan dirasakan semua ASN Pemerintah Provinsi Maluku, sehingga ASN sudah harus adaptif dengan kondisi yang akan terjadi di tahun 2026.

"Di tahun 2026 mendatang seluruh daerah di Indonesia diperhadapkan dengan kebijakan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, maka saya minta ASN untuk lebih adaptif menghadapi perubahan dan tantangan keuangan daerah ini,” pinta gubernur saat apel di Lapangan Merdeka, Ambon, Senin (22/12).

Gubernur mengaku, kebijakan pemotongan yang berpengaruh pada kinerja ekonomi daerah dan  implementasi program kebijakan pemda ini harus direspon oleh para pejabat pimpinan tinggi, pimpinan perangkat daerah serta seluruh pegawai ASN.

Pimpinan perangkat daerah, harus bijaksana dalam pengelolaan keuangan pada OPD masing-masing, artinya harus sesuaikan antara anggaran yang tersedia dengan pos belanja daerah.

Tak hanya itu, pimpinan OPD harus mampu mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan catatan tidak boleh mengesampingkan out put yang menjadi sasaran dari program/kegiatan tersebut.

"Dengan kondisi yang akan kita hadapi di tahun 2026, saya minta pimpinan OPD dan perangkat daerah untuk tingkatkan inovasi, utamanya kepada unit kerja yang berhubungan dengan sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah,” tandas gubernur.(S-20)