AMBON, Siwalimanews – Diduga Direktur Utama Bank Maluku Malut, Syahrisal Imbar hanya mengurusi perjalanan dinas, sementara target semester 1 tahun 2025 untuk mencapai 120 miliar tidak tercapai.
Pasalnya pasca pelaksanaan RUPS Luar Biasa di Ternate Maret lalu, Syahrisal lebih sering melakukan perjalanan dinas keluar dibanding menetap di Ambon.
Sumber Siwalima di Bank Maluku-Malut, mengungkapkan pasca RUPS luar biasa terjadi kekosongan beberapa jabatan direksi dan tersisa Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan.
Kekosongan ini tentu harus menjadi fokus utama Direktur Utama sambil menunggu direktur umum dan operasional definitif dilantik.
“Di tengah Kekosongan jumlah board of director Bank Maluku Malut yang pasca RUPS LB Maret kemarin, tersisa Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan yang seharusnya menjadi fokus utama Direktur Utama karena secara otomatis kewenangan bertambah. Sementara untuk mengurusi operasional pada bidang kredit, treasury, TI, akuntansi perpajakan dan umum,” ujar sumber yang meminta namanya tidak dipublis kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (2/7).
Namun sayangnya, tugas-tugas tersebut tidak dijalankan dengan baik dan profesional tetapi malah dijadikan aji mumpung untuk semakin banyak malakukan perjalanan dinas ke luar Ambon.
Faktanya selama satu Minggu terakhir ini, Dirut melakukan perjalanan dinas ke beberapa tempat seperti Bali, Jogjakarta dan Jakarta dan meninggalkan sejumlah pekerjaan operasional karena posisi Direktur Kepatuhan sama sekali tidak dapat menangani operasional sesuai ketentuan OJK.
Tak hanya itu, hampir setiap akhir pekan, Dirut selalu keluar daerah seperti Makassar dan baru kembali berkantor pada hari Selasa atau Rabu dengan modus meraup uang bank sebanyak-banyaknya.
“Minggu lalu itu Dirut melakukan perjalanan dinas ke Bali, Jogjakarta dan Jakarta akibatnya banyak pekerjaan terbengkalai,” ujar sumber tadi.
Sumber itu bilang, akibat kesibukan Dirut yang bukan asli putera Maluku ini melakukan perjalanan dinas, maka tentu berdampak pada biaya perjalanan dinas Dirut yang juga meningkat.
Bahkan dalam berbagai kesempatan dirut selalu mengeluarkan pernyataan yang seakan-akan ingin disampaikan kepada seluruh pegawai Bank Maluku Malut bahwa dia adalah orang dekat gubernur.
“Dalam beberapa kesempatan itu, Dirut mengeluarkan statemen seakan-akan mau mengisyaratkan kepada para pegawai bahwa saya sekarang orang dekat Gubernur Maluku jadi bebas melakukan perjalanan dinas,” kesal sumber tersebut.
Padahal kata sumber, pada saat momen buka puasa bersama Maret lalu dalam pertemuan terbatas dengan seluruh pegawai, Dirut sudah diingatkan oleh Gubernur Maluku untuk mengurangi dan menekan perjalanan dinas petinggi bank.
Bahkan dalam pertemuan terbatas saat itu, Gubernur sebagai pemegang saham pengendali juga telah mengingatkan Dirut, terkait perlakukan sewenang-wenang dengan memarahi pimpinan-pimpinan cabang dan kepala divisi.
“Dalam pertemuan terbatas itu, pak Gubernur selaku pemegang saham pengendali sudah ingatkan petinggi bank untuk komitmen bangun bank, tapi apa yang terjadi Dirut dan petinggi bank memiliki perbanyak perjalanan dinas,” ujar sumber.
Menurut sumber kemajuan Bank Maluku-Malut saat ini sepenuhnya karena kinerja pegawai-pegawai yang cerdas dalam mendorong program pengembangan yang sudah ada.
“Bank ini bisa berkembang dan bertahan itu karena para pegawai bekerja keras ini menjalankan program yang sudah digariskan di dalam rencana bisnis bank, bukan karena Dirut. Karena tidak ada track record atau prestasi seperti mengurusi KUB saja hampir 4 tahun baru beres, itupun setelah Gubernur Maluku campur tangan dengan Pemprov DKI dan Bank DKI,” beber sumber.
Disisi lain, akibat Dirut sering melakukan perjalanan dinas mengakibatkan proses pengusulan calon direksi dan komisaris molor sampai empat bulan baru diusulkan, dan semuanya terjadi karena Dirut tidak fokus mengawasi kinerja Divisi SDM.
Lambatnya pengusulan calon direksi dan komisaris disinyalir sebagai upaya untuk menghambat penetapan komisaris dan direksi baru agar Dirut dapat leluasa mengambil kebijakan tanpa ada fungsi pengawasan dari komisaris yang telah ditetapkan RUPS Luar Biasa.
Sumber ini pun meminta Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa sebagai pemegang saham pengendali untuk melakukan evaluasi terhadap sepak terjang Direktur Utama yang sudah harus diganti.
“Dirut itu sudah waktunya digantikan dengan putera-puteri terbaik asal Maluku-Malut yang punya pengalaman perbankan. Banyak anak Maluku dan Maluku Utara yang punya prestasi dibidang perbankan kenapa harus pertahankan orang luar yang hanya datang meraup keuntungan pribadi saja,” terangnya sumber.
Sementara itu Direktur Utama Bank Maluku-Malut Syahrisal Imbar sampai berita ini ditayang belum merespon telepon selulernya Siwalima.
Harus Dievaluasi
Menyikapi sikap Dirut yang hanya mengurusi perjalanan dinas ketimbang pengembangan Bank Maluku Malut, sejumlah kalangan meminta agar Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa mengambil sikap dengan mengevaluasi kinerjanya yang tidak konsen mengurusi bank.
Sebagai direktur utama yang memiliki tanggung jawab besar terhadap Bank Maluku-Malut, namun sayangnya dibawah kepemimpinannya banyak masalah yang terjadi di internal bank.
Persoalan mulai dari KUB yang nyaris gagal, perjalanan dinas yang sering terjadi hingga begitu banyak kegiatan di luar Ambon yang berdampak pada anggaran besar yang digelontorkan.
Permintaan ini disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Nataniel Elake kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (2/7).
Elake menyayangkan kinerja buruk Dirut ditengah kondisi keuangan Bank Maluku-Malut yang tidak terlalu kuat, mestinya setiap kebijakan yang diambil Direktur Utama harus disesuaikan dengan upaya pemegang saham pengendali memperkuat bank tersebut.
“Kenapa harus buat kegiatan yang pada akhirnya menguras keuangan bank dan ini kesalahan dari Dirut, sebab sebagai Dirut mestinya mengontrol semua kebijakan yang dilakukan,” ujarnya.
Menurutnya apa yang dilakukan hanya bertujuan untuk memperkaya diri dengan menambah pundi-pundi dan itu sangat tidak etis dilakukan.
Elake mencontohkan pelaksanaan RUPS Luar Biasa yang biasanya dilakukan di Jakarta saja oleh Gubernur Maluku sebagai pemegang saham pengendali mengarah agar dilakukan di Maluku Utara wilayahnya bank Maluku-Malut.
“Kebijakan pemegang saham pengendali itu yang mestinya dicontohi oleh direksi bank Maluku artinya kegiatan apapun yang mestinya dilakukan di Ambon harus dilakukan agar perputaran uang terjadi di Maluku saja bukan dibawah ke daerah lain. Itu sama saja bikin kaya daerah lain,” kecam Elake.
Apa yang dilakukan Direktur Utama dan jajarannya menunjukan tidak adanya komitmen dalam membangun bank Maluku-Malut sesuai dengan visi besar pemegang saham.
Dengan adanya kemelut yang terjadinya di Bank Maluku-Malut, Elake pun memintanya gubernur Maluku sebagai pemegang saham pengendali untuk mengevaluasi Direktur Utama.
“Kita minta Gubernur supaya bisa mengambil tindakan tegas dengan melakukan evaluasi terhadap Dirut itu sebab tidak bisa dibiarkan. Jangan mereka jadikan masyarakat Maluku seperti sapi perah untuk kepentingan pribadi. Jadi apapun itu salah dan tidak bisa diterima,” tegas Elake
Tak Layak
Terpisah praktisi hukum, Hendrik Lusikooy menilai, buruknya kinerja Dirut Bank Maluku Malut dengan diduga mengurusi perjalanan dinas, tidak layak dipertahankan.
Kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (2/7) Hendrik menilai, perjalanan dinas Syahrisal Imbra yang menguras anggaran ditengah kondisi efisiensi anggaran tidaklah dibenarkan dan patut diduga untuk memperkaya diri tambah memperhitungkan perkembangan bank dengan capai target.
Menurutnya, Syarisal tidak layak lagi dipertahankan sebagai Direktur Utama Bank Maluku Malut, karena kinerja buruk dengan beberapa pencapaian tidak terwujud mulai dari KUB yang lambat dan pengusulan komisaris dan direksi yang baru agar tidak terjadi kekosongan yang begitu lama.
Fatalnya lagi dengan lebih banyak melakukan perjalanan dinas yang menguras anggaran maka ini patut dipertanyakan. Padahal kondisi ekonomi saat ini terjadi efisiensi anggaran yang luar biasa.
Karenya, Hendrik mengusulkan agar Gubernur Maluku sebagai pemegang saham pengendali untuk mengambil langkah cepat turut intervensi demi menjaga kepercayaan bank berplat daerah ini di mata masyarakat, jika tidak maka kondisi akan semakin terpuruk dan target untuk mencapai 120 miliar satu semester sudah pasti anjlok.
“Gubernur harus tegas dengan kondisi ini. Biar perlu copot saja Dirut Bank Maluku sebab jika kondisi perjalanan dinas tanpa asas manfaat bagi perkembangan bank Maluku Malut pun daerah, maka pasti tergambar kerugian negara di sana sebab pemanfaatan keuangan tanpa hasil yang pasti,” tegasnya.
Belum lagi Maluku sendiri termasuk daerah terdampak akibat efisiensi anggaran yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebagaimana Inpres 1 Tahun 2025 yang membuat sejumlah program dibatalkan, dengan demikian jangan jadikan SPPD sebagai ladang cari cuan.
“Kondisi efisiensi bikin semua daerah susah jadi jangan pakai cara perjalanan dinas untuk mendapat untung. Daerah lagi susah, apalagi masyarakat,” tandasnya. (S-20)
