AMBON, Siwalimanews – DPRD Maluku melalui Komisi I, menyoroti persoalan kepegawaian di lingkup pemerintah provinsi, terutama menyangkut dengan sejumlah pejabat eselon III dan IV yang baru dilantik serta ke­be­radaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Pasalnya, masih ada sejumlah peja­bat yang meski sudah dilantik bebe­rapa waktu lalu, namun masih ada yang statusnya belum definitif. Kondisi ini dinilai, berpotensi menghambat kinerja birokrasi dan mengurangi se­mangat kerja pejabat yang bersangkutan.

“Gubernur harus benar-benar memperhatikan ini. Jangan sampai para pejabat hanya bekerja setengah hati karena status yang belum jelas,” tandas Wakil Ketua Komisi I Edison Sarimanela, saat memimpin rapat dengar pendapat bersama Badan Kepegawaian Daerah di Baileo Rakyat Karang Panjang, Rabu (24/9).

Selain persoalan pejabat, Sarimanela juga memberi perhatian serius pada tenaga PPPK paruh waktu, dimana dari total kebutuhan 3.000 orang, saat ini baru terdapat sekitar 2.080 orang yang datanya masih dalam proses verifikasi sesuai mekanis­me dan regulasi yang berlaku.

Untuk itu, DPRD melalui Komisi I mendesak BKD untuk menyerahkan seluruh data detail mengenai PPPK paruh waktu tersebut. Data itu harus mencakup status, lokasi penempatan, hingga beban kerja masing-masing tenaga.

“Kita juga ingin memastikan, bahwa para tenaga PPPK ini mendapatkan hak mereka, terma­-suk gaji yang sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR). Jangan sampai mereka bekerja tapi tidak dibayar,” tandas Sarimanela.

Selain itu, Komisi I juga mengingatkan, pentingnya sinkronisasi antara pengangkatan PPPK dengan kemampuan keuangan daerah.

Regulasi mengatur, bahwa setiap daerah harus menyesuaikan jumlah tenaga yang direkrut dengan kekuatan fiskal daerah masing-masing.

“Semuanya harus dikaji dengan cermat, terutama untuk perencanaan anggaran tahun 2026 mendatang,” pinta Sarimanela.(S-26)