AMBON, Siwalima.id - DPRD merekomendasikan agar Pemerintah Kota Ambon segera melakukan pembongkaran lapak baru di kawasan Pasar Batu Merah.
Pedagang dengan sengaja membangun lapak baru di kawasan yang diperuntukkan bagi lalu-lintas di sekitar Pasar Batu Merah.
Keberadaan lapak tersebut dinilai melanggar aturan tata ruang dan berpotensi memperparah kemacetan di pusat aktivitas ekonomi Kota Ambon.
Rekomendasi itu disampaikan setelah DPRD melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan, Dinas Perindag, Satpol PP, pemerintah kecamatan, pemerintah negeri, serta pihak pengembang lapak baru.
“Pemerintah kota harus segera mengambil langkah tegas terhadap setiap aktivitas yang memanfaatkan badan jalan atau ruang publik yang tidak sesuai dengan peruntukannya,” tegas Ketua DPRD Kota Ambon, Mourits Tamaela kepada wartawan di Ambon, Senin (15/6).
Ia menyebut setiap aktivitas di badan jalan yang melanggar aturan lalu-lintas maupun tata ruang, harus ditindak oleh pemerintah.
Munculnya lapak-lapak baru di area yang seharusnya digunakan untuk kelancaran lalu-lintas berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama kemacetan dan semrawutnya penataan kawasan pasar yang saat ini tengah dibenahi.
Meski demikian, Tamaela meminta proses penertiban tetap memperhatikan nasib para pedagang.
“Tercatat sekitar 37 hingga 38 pedagang direncanakan menempati lokasi tersebut sehingga diperlukan solusi yang tidak merugikan pedagang maupun masyarakat pengguna jalan,” harapnya.
Ia menegaskan, penyediaan lokasi relokasi bagi pedagang terdampak pembangunan Pasar Mardika atau proyek Hatukau Water Front City merupakan tanggung jawab pihak pengembang.
Sejumlah lokasi alternatif disebut telah disiapkan, mulai dari area ruko, kawasan parkir terminal hingga sejumlah lorong di sekitar kawasan pasar.
Karena itu, pihaknya mendesak pemerintah kota dan pengembang duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan tersebut sebelum memicu polemik baru di tengah masyarakat.
"Sikap kami jelas, kami merekomendasikan penertiban. Namun jika ada solusi yang lebih baik, tentu bisa dibahas bersama tanpa mengabaikan aturan yang berlaku," ujarnya.
Politisi partai Nasdem itu berharap langkah cepat pemerintah dapat mengembalikan fungsi jalan, mengurangi potensi kemacetan, sekaligus memastikan proses penataan Pasar Mardika berjalan tanpa menimbulkan persoalan sosial baru.(S-10)
