AMBON, Siwalima.id - DPRD mengusulkan agar Pemerintah Kota Ambon melakukan evaluasi menyeluruh kepada OPD pengumpul PAD tiap tiga bulan sekali.
Hal ini guna mengoptimalkan penyerapan PAD sekaligus mencegah adanya kebocoran anggaran maupun penyerapan PAD yang kurang maksimal.
Pemotongan TKD oleh pemerintah pusat sebesar Rp 162 miliar memberikan dampak besar dalam pembangunan yang telah dirancang pemkot ambon saat ini.
“Ini merupakan angka yang cukup besar dengan proporsi APBD Kota Ambon yang hari ini PAD kita hanya di angka 230 an miliar. Nah ini menjadi catatan serius agar seluruh OPD ini bisa bekerja maksimal,” terang Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Hari Far-Far kepada wartawan di Baileo Rakyat Belakang Soya, Senin (12/1).
Menurutnya, evaluasi triwulan dilakukan agar ada solusi yang dapat dicari jika ada temuan kebocoran anggaran.
“Kita dorong supaya ada evaluasi-evaluasi yang dilakukan nantinya per triwulan, supaya bisa melihat dan mengkaji bersama terkait dengan setoran masuk melalui PAD,” katanya.
Diakui, kalau ada pembangunan sekarang ini maka jalan keluarnya ini hanya meningkatkan PAD. DPRD juga tidak bisa memprediksi kebijakan Pemerintah Pusat ke depan terkait dengan dana transfer daerah.
Selain mengevaluasi OPD pengumpul, ia juga mendorong pemkot bisa melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terkait seluruh potensi untuk meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi.
“Harapannya itu agar seluruh OPD ini bisa bekerja maksimal memaksimalkan seluruh potensi pendapatan yang ada sehingga di tengah pemotongan TKD, PAD bisa menjadi salah satu tulang punggung pembangunan,” jelasnya.(S-10)
