AMBON, Siwalimanews – Setelah dilantik pada 20 Februari lalu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa berencana melakukan perombakan birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Siapa sajakah pejabat yang akan bergeser dan siapa yang dipro­mosi? Gubernur masih mengkaji dan akan segera melakukan uji kompetensi yang kemudian diikuti dengan lelang jabatan.

Kepada Siwalima melalui tele­pon selulernya, Selasa (15/4) man­tan anggota DPR dapil Maluku ini mengatakan, penataan biro­krasi merupakan salah satu poin dalam Sapta Cita Lawamena.

Perombakan birokrasi lanjut gubernur, merupakan suatu ke­harusan yang akan dilakukan guna memaksimalkan proses peme­rintahan daerah.

“Perombakan birokrasi itu satu hal penting yang akan saya lakukan dan tidak bisa ditawar-tawar. Jadi kalau ada orang yang bilang saya lamban dalam melakukan perombakan biro­krasi, maka saya pastikan proses itu sedang berjalan,” tegas Gubernur.

Ketua DPD Partai Gerindra Ma­luku ini memastikan, dalam waktu dekat akan melakukan uji kompetensi terhadap para ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku yang telah memenuhi syarat mengisi jabatan eselon II.

Uji kompetensi menurut gubernur, dilakukan guna mendapatkan ASN yang memiliki kemampuan mana­jerial untuk memimpin setiap organisasi perangkat daerah.

Tindak lanjut dari uji kompetensi tersebut ujarnya, maka akan dila­kukan lelang jabatan secara terbuka sebagai bentuk penerapan meri­tokrasi dalam penataan birokrasi.

“Setalah ujian kompetensi dila­kukan, kita akan melakukan lelang jabatan. Jadi saya pastikan segera dilakukan perombakan birokrasi,” jelasnya.

Terkait dengan target waktu le­lang jabatan, Gubernur menegaskan di­targetkan seluruh proses lelang jabatan akan dilakukan paling lam­bat Mei mendatang.

Gubernur memastikan semua ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti pengisian jabatan.

“Saya pastikan tidak ada like and dislike dalam pengisian jabatan bi­rokrasi, semua ASN diberikan ke­sempatan yang sama,” tegasnya.

Dukung Penuh

Upaya Gubernur melakukan pe­rombakan birokrasi mendapatkan dukungan penuh masyarakat.

Akademisi Fisip Unpatti Victor Ruhunlela menyambut baik upaya orang nomor satu di Provinsi Ma­luku itu dalam melakukan perom­bakan birokrasi.

Ruhunlela menjelaskan perom­bakan birokrasi merupakan salah faktor penting dalam memaksi­malkan tugas-tugas pemerintahan.

Dijelaskan jika ada masyarakat yang menilai gubernur terlambat melakukan perombakan birokrasi maka hal itu tidak mendasar.

Pasalnya menurut Ruhunlela, perombakan birokrasi tidak mungkin dilakukan seperti membalik telapak tangan, sebab membutuhkan pertim­bangan yang matang.

“Yang paling tahu kapan waktu dilakukan perombakan birokrasi hanya gubernur, sebab dia yang paling memahami kondisi peme­rintah daerah,” ujar Ruhunlela.

Gubernur kata Ruhunlela, tentu tidak seenaknya mengganti orang tanpa didahului dengan penataan administrasi pemerintahan yang lima tahun belakangan ini rusak. Apalagi ada mekanisme sesuai aturan yang mestinya dilalui seperti mendapat­kan ijin Menteri Dalam Negeri se­belum dilakukan lelang jabatan.

“Bagi saya ini belum terlambat sebab belum sampai 100 hari kerja pasca pelantikan. Jadi percayakan se­muanya kepada gubernur,” te­gasnya.

Menurutnya apa yang dilakukan Gubernur dengan sudah tepat dengan terlebih dahulu memperbaiki tata kelola administrasi sehingga ketiga pejabat eselon II dilantik langsung bekerja.

Selain itu, kebijakan efisensi ang­garan yang dilakukan Pemerintah Pusat juga ikut mempengaruhi pe­ngambilan kebijakan sebab lelang jabatan tentu akan berhubungan dengan ketersediaan anggaran juga.

“Gubernur ini punya rekam jejak yang luar biasa baik secara nasional maupun internasional jadi dia tahu apa yang terbaik bagi penataan birokrasi di Maluku,” jelasnya.

Jadi Inovasi

Sementara itu Akademisi Fisip Unidar Sulfikar Lestaluhu mengata­kan, sebagai orang yang memiliki pengalaman mumpuni, Gubernur tentu memiliki pertimbangan yang matang terkait perombakan biro­krasi.

Menurutnya Gubernur memiliki target waktu kapan birokrasi yang saat ini diisi orang-orang lama harus diganti, sehingga masyarakat tidak perlu mempertanyakan komitmen gubernur dalam tata kelola peme­rintahan.

“Komitmen Gubernur untuk mela­kukan perombakan birokrasi sangat kuat dan percayakan saja kepada gubernur, pasti dilakukan lambat atau cepat,” ungkap Lestaluhu kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (15/4).

Lestaluhu menjelaskan kondisi birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku saat ini membutuhkan ke­hati-hatian dalam penempatan pe­jabat apalagi eselon II. Karena itu, jika gubernur ingin melakukan uji kompetensi maka hal tersebut merupakan inovasi guna mendapat­kan pejabat yang mampu bekerja dalam merealisasikan janji-janji kampanye.

“Ini terobosan gubernur untuk mendapatkan pejabat eselon II yang memiliki kompetensi supaya jajaran birokrasi dapat diisi dengan sumber daya manusia birokrat, yang meme­nuhi komptensi dalam melayani masyarakat dan seluruh stakholder dengan baik,” tegasnya.

Langkah Tepat

Langkah Gubernur untuk mela­kukan perombakan birokrasi di lingkup Pemprov Maluku dinilai merupakan langkah yang tepat.

Penilaian ini diungkapkan, Sekre­taris DPW PPP Maluku, Rovik Afi­fudin saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (15/4). Sebagai partai pengusung, Rovik yakin pasangan Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanat akan melakukan perombakan birokrasi secara besar-besaran. Karena lang­kah ini harus mengedepankan pelayanan masyarakat.

“Dalam beberapa kesempatan Gu­bernur sudah mengingatkan bahwa birokrasi harus mengedepan pela­yanan publik. Jadi saya kira pe­rombakan birokrasi ke depan akan dilakukan tidak seadanya, melain­kan besar-besaran dan sesuai kebu­tuhan,” kata Rovik.

Menurutnya, birokrasi ke depan haruslah orang yang tepat di tempat yang tepat agar bisa menguatkan visi-misi Sapta Cipta Lawamena. Dan ini merupakan langkah tepat. Baginya, penataan birokrasi atau perombakan menjadi hak preogratif gubernur dan wakil gubernur, sehingga dukungan penuh diberi­kan atas keputusan yang bakal diambil nantinya.

“Kami mendukung penuh kepu­tusan gubernur sebagai pemegang otoritas tertinggi. Intinya siapapun yang bakal masuk dalam birokrasi pemerintahan HL-AV sekali lagi harus mampu menerjemahkan visi-misi Lawamena,” ujarnya.

Katanya, penguatan birokrasi yang dilakukan bertujuan untuk bekerja kepada rakyat bukan kepada pemimpin, dan itu sudah seringkali disampaikan Gubernur.

Birokrasi ke depan ini harus bisa lebih profesional, mampu bekerja dan mempunyai inovasi. Jangan sampai seperti birokrasi lalu, yang kesannya sal bapak senang (ABS), dan tidak kondusif.

Kata dia, beberapa hal harus menjadi pertimbangan dalam perombakan birokrasi. Baik dari aspek prosedural maupun sosial-politik dengan memperhatikan kemajemukan masyarakat Maluku.

Ditambahkan, birokrasi meme­gang posisi yang strategis, sebab berhubungan langsung dengan hajat hidup masyarakat Maluku ke­depan nantinya, bahkan semua lini bersentuhan dengan birokrasi, untuk itu penting mempunyai biro­krat yang baik yang punya orientasi pelayanan kepada masyarakat. (S-20/S-26)