AMBON, Siwalima.id - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menginstruksikan Satgas Penertiban Gunung Botak, menggunakan pendekatan humanis.
Instruksi ini dibenarkan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath kepada wartawan di Kantor Gubernur, Selasa (2/12).
Wagub mengungkapkan, sejak hari ini tim penertiban telah memulai upaya penertiban kawasan Gunung Botak yang diawali dengan proses sosialisasi kepada masyarakat sekitar maupun penambang ilegal agar turun dan meninggalkan kawasan tersebut.
Operasi yang dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Djalaludin Salampessy tersebut kata wagub, akan menyasar seluruh areal Gunung Botak, bukan saja dilokasi Izin Pertambangan Rakyat yang dikantongi 10 koperasi.
Kapolda, Pangdam maupun Kajati telah memberikan arahan kepada masing-masing personel yang dikerahkan untuk membersihkan Gunung Botak dari praktek penambangan emas ilegal itu.
"Pak gubernur sudah instruksikan agar instrument yang digunakan dalam penertiban itu adalah instrument hukum, tetapi tetap menggunakan pendekatan humanis dengan masyarakat,” ucap wagub.
Dalam operasi penertiban, wagub menegaskan, satgas harus mampu memisahkan mana orang Buru yang melakukan penambangan dan mana orang luar, sebab jika areal Gunung Botak itu hanya dikelola oleh orang Buru sendiri mungkin tidak menjadi masalah.
Namun faktanya, hari ini kekayaan rakyat Maluku di Gunung Botak tersebut dibawa keluar oleh orang-orang yang bukan berasal dari Buru, sehingga ini menjadi perhatian seriu,s baik Kapolda, Pangdam maupun Kajati Maluku.
"Di lapangan ini kan masih ada kelompok-kelompok tertentu yang menolak penertiban dengan alasan menjelang Nataru. Ya gak bisa gitu juga, apa hubungannya Nataru lalu kita tunda kan tidak seperti itu. Itu kan cuma mau mengelur waktu. Pemerintah mengambil langkah tegas,” tandas wagub.
Wagub memastikan, gubernur sudah memerintahkan dalam kurun waktu 14 hari, penertiban kawasan Gunung Botak sudah harus selesai, sehingga perlu dikonsolidasikan seluruh kekuatan forkopimda untuk memastikan langkah tegas ini berhasil di lapangan.
“Kita sudah perhitungkan semua akses di lapangan, makanya ada kapolda, pangdam dan kajati yang sudah siap dengan tugas dan fungsi masing-masing,” jelas wagub.(S-20)
