AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa minta ke pemerintah pusat untuk segera menyalurkan kembali beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP ke Maluku.

Permintaan ini disampaikan gubernur merespon kebijakan pemerintah pusat menghentikan sementara penyaluran beras SPHP Bulog di pasaran sejak awal Februari 2025 lalu. Sebagai wakil pemerintah pusat, pihaknya tentu mendukung setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah, namun jika itu telah berdampak pada masyarakat, maka harus segera dikembalikan penyalurannya.

“Memang penghentian sementara beras SPHP itu sebagai langkah menjaga harga gabah petani selama panen raya yang berlangsung Februari-April 2025, tapi dengan kondisi hari ini di Maluku, sebagai gubernur saya minta pemerintah pusat untuk salurkan kembali beras SPHP ke Maluku,” tulis gubernur dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalimanews, Senin (19/5).

Menurut gubernur, ditengah kondisi fluktuasi harga beras yang terjadi saat ini, tentu keberadaan beras SPHP Bulog di pasaran sangat penting bagi masyarakat. Bahkan bila perlu, pempus harus melakukan penyesuaian harga eceran tertinggi beras ini pada zona III yang meliputi Maluku dan Papua agar mencerminkan kondisi geografis dan logistik wilayah ini.

Pasalnya HET beras SPHP jenis medium untuk zona III masing-masing ditetapkan sebesar Rp13.500/kg sedangkan HET beras SPHP jenis premium di zona III dipatok dengan Rp15.800/kg.

“Bagi kami penyesuaian HET untuk zona III itu penting sebab dengan letak geografis wilayah Maluku dan Papua ini tentu akan menjadi masalah lagi jika HET tersebut tidak dilakukan penyesuaian, jadi kami minta ini dipertimbangkan,” tulis gubernur.

Gubernur juga mendorong, agar kedepan Maluku harus menjadi produsen pangan di Wilayah Indonesia Timur agar tidak terus bergantung pada pasokan dari luar. Apalagi Maluku memiliki lahan luas dan iklim yang mendukung untuk dijadikan sebagai produsen pangan.(S-20)