AMBON, Siwalima.id - Untuk memperkuat kemandirian pangan di Provinsi Maluku, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian menyalurkan sejumlah bantuan pertanian.
Sejumlah program dan bantuan tahun anggaran 2026 ini, diantaranya program cetak sawah seluas 4.466 hektare yang tersebar di Kabupaten Maluku Tengah seluas 1.500 hektare, Kabupaten SBT 1.966 hektare, dan Kabupaten SBB 1.000 hektare.
Maluku juga diberikan program Survei Investigasi Desain (SID) optimasi lahan seluas 5.600 hektare serta konstruksi optimasi lahan seluas 3.926 hektare yang akan difokuskan pada empat sentra padi sawah di Maluku, yakni Kabupaten Maluku Tengah, SBT, SBB dan Kabupaten Buru.
Bantuan lainnya yang diberikan diantaranya, pembangunan dan penguatan infrastruktur pertanian berupa irigasi perpompaan sebanyak 196 unit, irigasi perpipaan 9 unit, jalan usaha tani sepanjang 3.500 meter, pelaksanaan SID irigasi tersier seluas 2.000 hektare, pemeliharaan irigasi tersier seluas 6.000 hektare serta pembangunan dam parit atau long storage dan bangunan konservasi air sebanyak 6 unit yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota sebagai langkah antisipasi terhadap anomali iklim.
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menyambut dengan sukacita dukungan Kementerian Pertanian atas alokasi berbagai program dan bantuan pada tahun anggaran 2026, dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional di Provinsi Maluku.
Gubernur dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi Siwalima, Rabu (7/1), menjelaskan, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan di daerah kepulauan seperti Maluku.
“Pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pertanian atas dukungan yang diberikan. Bantuan ini sangat strategis dalam mendukung upaya percepatan swasembada pangan nasional, khususnya di Provinsi Maluku,” tulis gubernur.
Gubernur berharap, pemerintah kabupaten/kota penerima bantuan dapat memanfaatkan program tersebut secara optimal, terutama dalam pelaksanaan cetak sawah dan optimasi lahan.
Untuk pemerintah kabupaten/kota diminta dapat menyiapkan lahan serta petani yang memenuhi kriteria dan ketentuan yang berlaku, sehingga seluruh bantuan yang dialokasikan dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran.
“Kita berharap bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah pusat dapat mendorong kemandirian pangan di Maluku, termasuk memberikan kesejahteraan bagi petani-petani di daerah ini,” harap gubernur.(S-20)
