AMBON, Siwalimanews – Maluku Integrated Port atau pelabuhan terintegrasi membutuhkan lahan yang super luas maksimal 1.000 hektar.

MIP adalah sebuah proyek pelabuhan terpadu yang ber­tujuan untuk menjadi pusat logistik dan distribusi barang di wilayah timur Indonesia, khususnya Maluku.

Pelabuhan ini dirancang untuk mengintegrasikan ber­bagai layanan dan fasilitas guna mendukung berbagai aktivitas ekonomi, perikanan, logistik, dan transportasi secara efisien dalam satu lokasi

Koordinator Project Management Unit (PMU) pembangunan Maluku Integrated Port, RJ Lino kepada war­tawan di Kantor Gubernur, Selasa (5/8) mengungkapkan, setelah men­dapatkan persetujuan Pemerintah Pusat, maka pemerintah Provinsi Maluku sudah harus menyiapkan berbagai kebutuhan guna realisasi Maluku Integrated Port..

Langkah pertama yang harus disiapkan, kata Lino, adalah rencana tata ruang wilayah sebagai syarat utama dalam pengembangan proyek strategis nasional Maluku integrated port.

“Setelah disetujui pemerintah, maka tata ruang itu yang harus diperhatikan baru kita bisa bergerak untuk menyiapkan berbagai hal termasuk studi kelayakan, karena dulu kan rencananya di Ambon tapi sekarang di Waisarisa,” kata Lino.

Selain tata ruang, Lino juga me­nekankan pentingnya keterse­diaan lahan yang nantinya digunakan sebagai lokasi pelabuhan terpadu dengan luas antara 900 – 1.000 hektar.

Pasalnya, pelabuhan yang akan rencanakan untuk dibangun ini merupakan pelabuhan yang lahan­nya harus mampu menampung per­kembangan hingga 100 tahun ke de­pan, bukan hanya untuk lima atau sepuluh tahun saja.

“Setelah pelabuhan dibangun maka akan ikut berkembang menjadi kota, jangan sampai setelah diba­ngun tidak  bisa kemana-mana lagi, karena lahan terbatas makanya lahannya harus luas dengan kisaran 900-1000 hektar,” jelasnya.

Lino mencontohkan untuk lokasi pelabuhan saja dibutuhkan lahan dengan luas 5 kilometer belum lagi untuk infrastruktur pendukung lain­nya.

“Saya harap kurang dari lima tahun sudah siap. Kalau pelabuhan ini jadi, akan membawa manfaat yang luar biasa bagi Maluku tapi juga bagi Indonesia Timur,” tegas Lino.

Janji Dibangun

Sebelumnya, Menteri Badan Pe­rencanaan Pembangunan Nasional Rachmad Pambudy memastikan, proyek strategis nasional Maluku Integrated Port tetap terealisasi.

Penegasan ini disampaikan Pam­budy kepada wartawan di Kantor Gubernur, Senin (16/6) menjawab keraguan masyarakat Maluku, ter­kait realisasi proyek strategis nasio­nal Maluku Integrated Port.

Pambudy bilang, Gubernur Ma­luku Hendrik Lewerissa merupakan gubernur yang paling intensif ber­koordinasi dengan dirinya, guna realisasi proyek strategis nasional Maluku Integrated Port.

“Saya menyambut semangat pak gubernur. Tidak banyak gubernur yang punya semangat luar biasa seperti pak Hendrik Lewerissa, maka semangat itu harus dijawab oleh pemerintah,” ujar Pambudy.

Menurutnya, Maluku Integrated Port merupakan salah satu dari tiga proyek strategis nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat selama lima tahun ke depan.

Karena itu, realiasi terhadap proyek strategis nasional tersebut sudah pasti berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

“Sudah pasti jalan karena Maluku Integrated Port merupakan pengem­bangan pelabuhan yang terintegra­si,” ucap Pambudy.

Dijelaskan, pelabuhan terintegrasi sangat dibutuhkan oleh Maluku guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebab untuk mengem­bangkan potensi Maluku, maka harus dilakukan secara terintegrasi.

Pambudy mencontoh untuk me­ngembangkan pariwisata di Maluku maka diperlukan pelabuhan yang me­ngintegrasikan seluruh aspek seperti energi, perikanan hingga pangan.

“Untuk memajukan Maluku maka dibutuhkan infrastruktur dan kalau kita membangun infrastruktur harus dilakukan secara terintegrasi dan holistik,” jelasnya.

Diketahui, MIP atau Pelabuhan Terpadu Maluku adalah sebuah proyek pelabuhan terpadu yang bertujuan untuk menjadi pusat logistik dan distribusi barang di wilayah timur Indonesia, khususnya Maluku. Pelabuhan ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan dan fasilitas guna mendu­kung berbagai aktivitas ekonomi, perikanan, logistik, dan transportasi secara efisien dalam satu lokasi.

MIP diharapkan dapat mengu­rangi ketergantungan pada Pelabu­han Surabaya dalam distribusi barang ke wilayah Timur Indonesia.

Selain itu bisa dijadikan sebagai Pusat Distribusi Strategis, dimana MIP akan menjadi simpul logistik terpadu yang mempercepat arus barang ke seluruh wilayah Timur Indonesia termasuk peningkatan efisiensi, artinya dengan  sistem transportasi kapal roro (roll-on/roll-off), MIP diharapkan dapat mempercepat distribusi logistik dan menekan biaya operasional.

Kemudian tujuannya juga untuk pengembangan wilayah, dimana lokasi MIP terletak di Waisarisa, Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, juga bertujuan untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru dan pemerataan penduduk.

Tentunya dibutuhkan dukungan pemerintah, karena proyek ini telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) 2025-2029 dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Adapun dampak positif MIP, yakni untuk peningkatan ekonomi dimana MIP diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Maluku dengan menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja:  percepatan distribusi efisiensi distri­busi barang akan mempercepat per­putaran ekonomi dan meningkatkan ketersediaan barang di pasar akan MIP akan memperkuat konektivitas maritim dan memperlancar arus barang dan jasa antar pulau di Maluku. (S-20)