AMBON, Siwalimanews – Akademisi Fisip Unpatti, Paulus Koritelu meyakini Guber­nur Maluku, Hendrik Lewerissa bakal mengutamakan keahlian dan kemampuan manajerial da­lam penempatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.

Koritelu bilang, mekanisme pengisian yang didasarkan pada aturan memang akan meng­hasilkan pimpinan OPD yang berkualitas.

Dijelaskan, rencana Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa me­lakukan pengisian jabatan de­ngan pendekatan lelang terbuka ten­tu sangat baik dan patut di­dukung.

“Jadi dengan mekanisme lelang terbuka maka secara administratif maupun substansial yang berhubu­ngan dengan kapabilitas dan ke­mam­puan akan bisa diterapkan,” ujar Koritelu kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (16/4).

Dia mengakui, dalam pengisian jabatan birokrasi sangat tergantung dari keinginan kepala daerah, namun mestinya harus terlepas dari kepen­ti­ngan politik.

Artinya, Gubernur harus secara objektif dan transparan meng­gunakan pendekatan meritokrasi, agar ekspektasi masyarakat Maluku yang diletakkan diatas pundak Gu­bernur dan Wakil Gubernur Maluku itu dapat wujud nyatakan.

“Saya meyakini sungguh seorang Gubernur Maluku akan menguta­makan keahlian dan kemampuan dalam pengisian jabatan birokrasi, sebab ini menyangkut implementasi janji-janji kampanyenya,” kata Koritelu.

Selain itu, gubernur lanjut Kori­telu harus berhati-hati dalam me­nempatkan pimpinan khususnya pada OPD-OPD penghasil pendapa­tan bagi daerah.

Apalagi beberapa waktu bela­kangan ini PAD Maluku mengalami penurunan sehingga dibutuhkan pimpinan OPD yang inovatif untuk menghasilkan pendapatan.

“Untuk OPD penghasil penda­patan daerah memang gubernur harus selektif, supaya yang duduk nantinya dapat berinovasi untuk mendatangkan PAD,” tegasnya.

Tak akan Gegabah

Sementara itu akademisi Fisip UKIM Amelia Tahitu mengaku, seorang Gubernur Maluku seperti Hendrik Lewerissa tidak akan ge­gabah dalam menempatkan pimpi­nan OPD.

Menurutnya gubernur Maluku memiliki begitu banyak pengalaman yang akan dijadikan dasar dan per­timbangan dalam memilih pimpinan OPD.

“Kita yakin pak gubernur ini mau yang terbaik bagi Maluku, jadi pasti gubernur akan selektif dalam memilih siapa saja yang akan duduk dalam kabinet,” jelas Tahitu kepada Siwalima melalui telepon seluler­nya, Rabu (16/4).

Tak hanya itu, gubernur juga diyakini akan mengedepankan ke­ahlian dan kemampuan manajerial dari seperti ASN yang nantinya akan mengisi jabatan eselon II.

Komitmen Gubernur untuk melakukan tata kelola pemerintahan lanjut Tahitu akan dilakukan tanpa menggunakan pendekatan like and dislike.

“Kita percayakan saja kepada pak Gubernur, kita yakin siapapun yang nantinya ditetapkan sebagai pimpi­nan OPD sudah sesuai dengan ke­butuhan di OPD tersebut,” tam­bahnya.

Rombak Birokrasi

Seperti diberitakan sebelumnya, setelah dilantik pada 20 Februari lalu, Gubernur Maluku Hendrik Lewe­rissa berencana melakukan perom­bakan birokrasi di lingkup Peme­rintah Provinsi Maluku.

Lalu, siapa sajakah yang akan bergeser dan siapa yang mendapat promosi?

Gubernur masih mengkaji dan akan segera melakukan uji kompe­tensi yang kemudian diikuti dengan lelang jabatan.

Kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (15/4) mantan anggota DPR dapil Maluku ini mengatakan, penataan birokrasi merupakan salah satu poin dalam Sapta Cita Lawamena.

Perombakan birokrasi lanjut gubernur, merupakan suatu keha­rusan yang akan dilakukan guna memaksimalkan proses peme­rintahan daerah.

“Perombakan birokrasi itu satu hal penting yang akan saya lakukan dan tidak bisa ditawar-tawar. Jadi kalau ada orang yang bilang saya lamban dalam melakukan perombakan biro­krasi, maka saya pastikan proses itu sedang berjalan,” tegas Gubernur.

Ketua DPD Partai Gerindra Ma­luku ini memastikan, dalam waktu dekat akan melakukan uji kompetensi terhadap para ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku yang telah memenuhi syarat mengisi jabatan eselon II.

Uji kompetensi menurut gubernur, dilakukan guna mendapatkan ASN yang memiliki kemampuan manaje­rial untuk memimpin setiap orga­nisasi perangkat daerah.

Tindak lanjut dari uji kompetensi tersebut ujarnya, maka akan dilaku­kan lelang jabatan secara terbuka sebagai bentuk penerapan meri­tokrasi dalam penataan birokrasi.

“Setalah ujian kompetensi dila­kukan, kita akan melakukan lelang jabatan. Jadi saya pastikan segera dilakukan perombakan birokrasi,” jelasnya.

Terkait dengan target waktu lelang jabatan, Gubernur mene­gaskan ditargetkan seluruh proses lelang jabatan akan dilakukan paling lambat Mei mendatang.

Gubernur memastikan semua ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti pengisian jabatan. “Saya pastikan tidak ada like and dislike dalam pengisian jabatan birokrasi, semua ASN diberikan kesempatan yang sama,” tegasnya. (S-20)