AMBON, Siwalima.id - Fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Kota Ambon, menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk datang dari praktisi hukum.

Pasalnya pemandangan antrian panjang di setiap SPBU ini, dinilai mengganggu mobilitas warga dan memicu desakan agar pemerintah serta aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas.

Praktisi Hukum, Alfred Tutupary mendesak kapolda, gubernur, walikota, serta instansi terkait untuk melakukan inspeksi mendadak gabungan untuk turun ke setiap SPBU.

“Kami mendesak agar segera dibentuk tim khusus yang terdiri dari unsur kepolisian, pemerintah daerah, dan Pertamina untuk melakukan sidak gabungan secara menyeluruh,” tandas Alfred dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalima, Selasa (31/3).

Keresahan publik kata Alfred, muncul dari dugaan, bahwa antrean panjang tidak semata disebabkan tingginya permintaan, tetapi juga adanya dugaan akan adanya praktik penimbunan BBM oleh oknum pengusaha SPBU.

Untuk itu, sidak diperlukan untuk memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi, termasuk menjual stok lama dengan harga baru.

“Sidak ini penting agar distribusi BBM berjalan transparan dan tidak merugikan masyarakat,” tandas Alfred.

Ia juga menekankan, perlunya sinkronisasi data distribusi dari depo dengan kondisi riil di lapangan, guna menghindari penyimpangan.

Meski ada penjelasan dari Pertamina, bahwa stok BBM di wilayah Maluku dalam kondisi aman dan antrean panjang di Ambon dipicu oleh lonjakan konsumsi yang terjadi setelah masyarakat kembali beraktivitas usai libur panjang Idul Fitri, namun desakan untuk melakukan sidak gabungan tetap harus dilakukan.

“Masyarakat berharap, langkah konkret dari pemda dan aparat penegak hukum dapat menjawab kecurigaan publik, sekaligus memastikan distribusi BBM berjalan lancar. Langkah tersebut dinilai penting untuk menstabilkan situasi serta mengurai antrean panjang di SPBU di Ambon,” pinta Alfred.(S-25)