AMBON, Siwalima.id - DPRD meminta Pemerintah Kota Ambon menggandeng pihak swasta atau BUMD dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan.
Salah satu kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Ambon yakni minimnya pendapatan asli daerah serta pemangkasan dana transfer daerah oleh pemerintah pusat.
“Kita sarankan Pemkot Ambon libatkan swasta maupun BUMD dalam kegiatan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah. Salah satunya terkait penyelenggaraan pasar murah,” kata Anggota DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw kepada wartawan di Ambon, Rabu (3/12).
Menurutnya, DPRD mempertimbangkan dan mengusulkan ke pemerintah untuk segera berkoordinasi dengan perusahan untuk pelibatan CSR.
“Itu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan,” katanya.
Peraturan daerah soal tanggung jawab sosial perusahaan telah telah dikeluarkan sejak tahun 2017, lanjutnya harus memanfaatkan poin-poin tersebut untuk membantu pemerintah di tengah tengah pemotongan anggaran.
“Keterbatasan PAD kita bisa dibantu dengan kehadiran perusahan perusahaan maupun BUMD yang ada di Kota Ambon,” harapnya.
Soal pasar murah, politisi Partai Gerindra ini meminta Disperindag segera melakukan rapat dengan perusahaan swasta dan BUMD, untuk memaparkan program program untuk bisa dibantu.
Lanjutnya, komisi II sudah mela-kukan rapat dengan perusahaan-perusahaan dan mereka sebenarnya punya komitmen yang kuat sekali untuk membantu.
“Pertanyaan besarnya adalah mana program-program yang mereka mau bantu supaya mereka bisa dikaji di tingkat internal mereka. Itu harus disusun pemkot atau Disperindag,” pintanya.(S-10)
