AMBON, Siwalima.id – Hak tenaga kesehatan pada RSUD dr M Haulussy berupa pembayaran jasa Covid tahun 2020-2023, ternyata hingga saat ini belum juga dibayarkan.
Padahal, anggaran untuk pembayaran jasa Covid untuk para nakes ini, telah ditransfer pemerintah pusat sebesar 9,8 miliar pada bulan Agustus kemarin.
Hal ini ditegaskan, Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saodah Tethol kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Sabtu (15/11).
Saodah mengaku, dari alokasi anggaran itu, Rp 1,9 miliar semestinya digunakan untuk pembayaran jasa Covid 2022–2023, namun yang anehnya sebagian justru dipakai rumah sakit untuk operasional, sehingga hak tenaga kesehatan kembali tertunda.
“Dana itu seharusnya diperuntukkan bagi jasa Covid, bukan operasional,” tegas Saodah.
Untuk itu Komisi IV, tegas Saodah, mendesak Direktur RSUD Haulussy, Nivita Nikijuluw, untuk menyiapkan data lengkap, agar pembayaran jasa Covid 2020 dapat diselesaikan bersamaan dengan jasa Covid 2022 dan 2023.
Inspektorat juga diminta melakukan review, untuk memastikan mekanisme pembayaran sesuai data yang telah diajukan.
Pembagian dana jasa Covid 2020, awalnya memakai skema 60 persen operasional dan 40 persen jasa nakes. Namun berdasarkan Permenkes Nomor: 28, skema tersebut dapat diubah menjadi 50:50.
“Kalau memakai skema 50:50, porsi jasa nakes yang sekitar Rp 4 miliar lebih bisa menutupi tunggakan jasa Covid tahun 2022 dan 2023,” tandas Saodah.(S-26)
