AMBON, Siwalima.id - Walikota Ambon, Bodewin Wattimena melontarkan peringatan tegas kepada pelaku usaha dan seluruh masyarakat, agar tidak bermain-main dengan data dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Arika Deng Sensus Ekonomi 2026 di Amaris Hotel Ambon, Selasa (26/5).
Menurut Bodewin, sensus ekonomi yang dilaksanakan BPS setiap 10 tahun bukan sekadar agenda rutin, melainkan instrumen penting untuk memotret kondisi ekonomi secara menyeluruh.
“Sensus ini menentukan arah kebijakan pemerintah. Kalau data yang diberikan salah, maka kebijakan pemerintah juga pasti salah. Potretnya keliru, intervensinya keliru, rakyat yang menanggung dampaknya,” jelas walikota.
Ia menjelaskan, data ekonomi yang valid menjadi fondasi utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, pengentasan kemiskinan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Walikota menyoroti, masih banyak program bantuan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran akibat persoalan data yang tidak akurat.
“Orang yang tidak miskin masuk kategori miskin, sementara yang benar-benar miskin justru tidak tercatat. Akibatnya bantuan sosial, BLT, dan berbagai program pemerintah salah sasaran. Selama datanya salah, jangan berharap masalah kemiskinan selesai,” tandas walikota.
Walikota menegaskan, pelaku usaha tidak perlu takut mengikuti sensus, karena data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan tidak berkaitan dengan perpajakan.
“Petugas sensus bukan petugas pajak. Data dipublikasikan secara agregat dan dilindungi undang-undang. Jadi tidak ada alasan untuk menyembunyikan data atau memberikan informasi yang tidak benar,” cetus walikota.
Menurut walikota, ekonomi Kota Ambon hingga kini masih ditopang sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata. Berdasarkan data PDRB tahun 2025, sektor perdagangan menyumbang 21,98 persen terhadap total ekonomi kota.
Namun demikian, yang perlu diingatkan, bahwa perkembangan ekonomi saat ini telah berubah drastis dibanding satu dekade lalu. Industri digital, belanja daring, konten kreator, influencer, dan youtuber kini menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi yang harus masuk dalam pendataan.
“10 tahun lalu industri digital belum sebesar sekarang. Hari ini orang bisa hidup dari media sosial, dari konten digital, dari platform online. Semua perubahan itu wajib dipotret secara benar dalam Sensus Ekonomi 2026,” jelas walikota.
Walikota mengaku, Pemerintah Kota Ambon telah berkomitmen menciptakan iklim usaha yang sehat, bersih, dan ramah investasi.
“Pemerintah Kota Ambon tidak boleh mengganggu pelaku usaha. Kita mau pengusaha nyaman berusaha. Tapi kalau pemerintah sudah membuka ruang dan memberi dukungan, maka kewajiban pelaku usaha adalah memberikan data yang jujur dan benar,” tutur walikota.
Ia bahkan menyebut, data yang diberikan masyarakat dan pelaku usaha akan menjadi harta karun bagi pemerintah dalam menyusun arah pembangunan selama 10 tahun mendatang.
“Data itu bukan angka biasa. Data adalah senjata pemerintah untuk mengambil keputusan. Kalau datanya bagus, kebijakan akan tepat. Kalau datanya dimanipulasi, maka pembangunan bisa salah arah,” tutur walikota.
Untuk itu walikota mengajak seluruh masyarakat, pelaku usaha, pemerintah desa, negeri, kelurahan, hingga pemangku kepentingan lainnya untuk aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.
“Mari berkontribusi untuk Kota Ambon. Tidak semua kontribusi harus dengan uang. Memberikan data yang benar juga adalah bentuk kontribusi besar bagi masa depan kota ini. Jangan jadi beban dalam sejarah pembangunan Ambon, jadilah bagian dari perubahan,” ajak walikota.(S-30)
