AMBON, Siwalima.id - Jelang akhir tahun anggaran 2025, Kementerian Keuangan mengumpulkan seluruh kepala daerah se-Maluku guna membahas persoalan keuangan daerah.
Pertemuan secara tertutup yang berlangsung di ruang rapat lantai II Kantor Gubernur Maluku itu, dipimpin Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan, Askolani, Selasa (9/12).
Sejumlah kepala daerah yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, Bupati SBT, Fachri Husni Alkatiri dan Wakil Walikota Tual, Amir Rumra.
Usai pertemuan kepada wartawan, Askolani mengungkapkan pihaknya telah menyampaikan kebijakan-kebijakan terkait dengan transfer ke daerah dan juga belanja pembangunan untuk wilayah nasional dan di Maluku.
Pemotongan merupakan kebijakan yang berlaku secara nasional bukan hanya untuk daerah-daerah tertentu termasuk Maluku, artinya semua daerah di Indonesia merasakan dampak dari pemotongan TKD dimaksud.
Kementerian Keuangan memahami kondisi pemerintah daerah, pasca pemotongan TKD tersebut karena itu sangat penting bagi Kemkeu untuk mendengar langsung aspirasi dari pemerintah daerah di Maluku.
Kementerian Keuangan berkepentingan untuk menyerap aspirasi dari para kepala daerah di Maluku, guna menentukan kebijakan keuangan pemerintah daerah pada tahun-tahun mendatang.
“Kalau tidak ada masukan kita tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan di daerah Maluku sehingga ini jadi bahan untuk menyusun kebijakan keuangan ke depan,” ucap Askolani.
Menurutnya, semua masukan dan saran terkait keuangan daerah yang disampaikan, baik oleh gubernur, walikota maupun bupati, nantinya akan dilakukan review secara menyeluruh oleh pemerintah pusat.
Disamping mendengar aspirasi, Askolani juga mendorong pemerintah daerah agar adanya penguatan investasi, ekonomi ekspor dan impor, dukungan UMKM di Maluku dengan kolaborasi bersama Kanwil Kemenkeu disni.
“Kami banyak mendapatkan masukan dari gubernur, bupati dan walikota, bagaimana untuk bisa mengantisipasi persoalan APBD, khususnya pembangunan di Maluku pada tahun 2026. Masukan ini bagus dan akan lihat kapasitas mungkin diadopsi di Kemenkeu maupun lintas kementerian,” tutur Askolani.(S-20)
