AMBON, Siwalima.id - Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku mem­beri­kan peri­ngatkan ke­pada pem­da baik pro­vinsi maupun ka­bupaten dan kota, agar meng­antisipasi inflasi pasca perayaan ldul Fitri 1447 Hijriah.

Atas warning tersebut, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) fokus menjaga stabilitas pangan di Provinsi Maluku.

Upaya menjaga stabilitas pa­ngan ini menjadi isu penting dalam High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD yang dipimpin, Asisten Bi­dang Perekonomian dan Pemba­ngunan Sekda Maluku, Kasrul Se­lang di Lantai 6 Kantor Gubernur, Rabu (4/3).

Kasrul mengungkapkan, dite­ngah tantangan dan efisiensi ang­garan tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada triwulan IV tahun 2025,  tumbuh sebesar 5,44 persen (yoy) yang didorong oleh sektor pertam­bangan, ekspor luar negeri dan kon­sumsi rumah tangga.

Dijelaskan pada bulan Februari 2026 inflasi tercatat sebesar 5,97 persen (yoy) lebih tinggi dari sasa­ran inflasi sebesar 2,5±1 persen (yoy) dengan penyumbang utama inflasi tahunan yakni kelompok makanan, minuman dan temba­kau dengan andil inflasi 2,44 persen dan kelompok perumahan, air, listrik dan BBM rumah tangga sebesar 2,32 persen. 

Sedangkan komoditas penyum­bang inflasi pada kelompok maka­nan dan minuman adalah ikan la­yang (momar), ikan selar (kawali­nya), ikan cakalang dan bawang merah. sedangkan komoditas pe­nyumbang inflasi pada kelompok perumahan, air dan listrik adalah tarif listrik.

Meningkatnya inflasi Provinsi Maluku kata Kasrul berbanding lurus dengan kenaikan inflasi pada 3 kabu­paten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Maluku yaitu Kabupaten Maluku Tengah sebesar 5,92 persen (yoy), Kota Ambon sebesar 5,94 persen (yoy) dan Kota Tual sebesar 6,77 persen (yoy).

Pemprov pun meminta bupati, walikota dan OPD lingkup Provinsi Maluku agar mengintensifkan pemantauan harga komoditas pangan, utamanya beras, cabai, aneka bawang, daging dan telur ayam ras, maupun barang penting lainnya serta memastikan keterse­diaan stok dan pasokan.

Selain itu perlu diintensifkan pe­mantauan harga bersama satgas pangan dan aparat penegak hukum dalam mitigasi ketidak­wajaran kenaikan harga komoditas pangan, gangguan distribusi, dan penim­bunan, termasuk pada BBM dan Liquid Petroleum Gas (LGP).

Dengan upaya menjaga stabi­litas pangan, Kasrul menghimbau masyarakat untuk melakukan konsumsi secara wajar serta bijak berbelanja.

Terkait dengan implementasi elektronifikasi transaksi pemerin­tah daerah (ETPD), baik pada sisi pendapatan maupun belanja dae­rah, Kasrul meminta Pemda untuk mempercepat ETPD.

Menurutnya digitalisasi transaksi pemerintah akan memperluas inklusi keuangan, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta meminimalisir potensi kebocoran penerimaan.

Mantan sekda Maluku ini meng­ingatkan seluruh jajarannya untuk membangun sinergi antara peme­rintah daerah, Bank Indonesia, perbankan dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar digitalisasi dapat berjalan optimal dan merata.

BPS Warning 

Kepala BPS Maluku, Maritje Patti­waellapia mengatakan, kenaikan inflasi year on year sebesar 5,97 persen atau lebih tinggi diban­dingkan inflasi nasional sebesar 4,76 persen (year on year) tentu mengagetkan semua pihak.

Inflasi ini terjadi karena komo­ditas terutama hortikultural di pasar terbatas sementara permintaan cukup banyak, walaupun dari laporan Kabupaten dan kota stok tersedia dengan baik.

Menurutnya menghadapi hari raya Idul Fitri ini tentu inflasi akan terjadi khususnya pada beberapa komoditas yang selama ini men­jadi kebutuhan utama umat mus­lim, seperti komoditas hortikultura dan ayam.

“Kami ingatkan semua Pemda agar antisipasi secara dini sebab dipastikan akan terjadi inflasi apalagi bukan saja lebaran tapi ada juga paskah dan anak-anak sisi,” ucap Patiwalapia kepada wartawan di Kantor Gubernur, Rabu (4/3).

Pemda kata Patiwalapia, melalui TPID sudah harus melakukan identifikasi terhadap ketersediaan bahan pokok sekaligus mengambil langkah koordinasi yang cepat baik melalui mekanisme kerja sama antar daerah sehingga ketersediaan bahan pokok tetap terjaga dalam jumlah yang cukup.

Pelaku usaha sambung Patiwa­lapia, memiliki pengalaman dimana setiap saat menjelang lebaran dan anak-anak sidi pasti kebutuhan bahan pokok akan meningkat sehingga bisa saja dilakukan penimbunan sambil menunggu permintaan banyak baru dilepas dengan harga yang lebih tinggi.

Selain itu, inflasi juga akan diperparah dengan belum adanya kebijakan subsidi tarif listrik yang diberlakukan PLN seperti diawal tahun 2025 lalu sehingga mau tidak mau potensi peningkatan inflasi masih terbuka.

Patiwalapia juga meminta Pemda agar terus melakukan pemantauan terhadap keterse­diaan ikan di pasar setiap minggu sehingga dapat diketahui kondisi stok sehingga dapat menekan gejolak harga ikan di pasar.

“Untuk mencegah naiknya in­flasi, kami merekomendasikan Pemda maupun Satgas Pangan agar intensif melakukan sidak guna memastikan tidak ada penimbunan barang selama idul Fitri hingga pasca,” tandasnya.(S-20)