AMBON, Siwalima.id - Didukung oleh UNICEF, Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons (AMPSR) Provinsi Maluku bersama Tim AMPSR Kabupaten Buru, melaksanakan monitoring dan audiensi lintas sektor.
Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Buru dengan melibatkan Dinas Kesehatan Maluku, Bappeda Maluku, UNICEF, Yayasan Kanjoli Terang Maluku selaku mitra pelaksana UNICEF, serta perangkat daerah terkait di Kabupaten Buru.
“Monitoring dan audiensi bertujuan meninjau pelaksanaan respons rekomendasi AMPSR, mengidentifikasi capaian yang telah berjalan baik, sekaligus memetakan ruang perbaikan ke depan,” Tulis humas Tim AMPSR dalam rilis mereka yang diterima redaksi Siwalima.id, Kmais (18/12).
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, tim mengapresiasi sejumlah praktik termasuk yang telah dijalankan Pemkab Buru, diantaranya meningkatnya peran desa dalam mendukung layanan kesehatan, termasuk pemanfaatan dana desa untuk mendukung ketersediaan tenaga kesehatan, penguatan sistem rujukan melalui pengadaan sarana transportasi desa, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung layanan ibu hamil.
Kabupaten Buru juga dinilai, memiliki koordinasi lintas sektor yang cukup baik, khususnya dalam memastikan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan rujukan dan persalinan. “Sinergi antara sektor kesehatan, sosial, dan kependudukan, menjadi salah satu faktor pendukung dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dalam beberapa tahun terakhir,” tulis Humas Tim AMPSR.
Selain itu, keberadaan tim pendamping keluarga di masyarakat, juga turut berkontribusi dalam penguatan edukasi pra-nikah, kehamilan sehat, keluarga berencana, serta skrining kesehatan dasar.
Pendekatan ini dinilai penting untuk mencegah kehamilan berisiko dan meningkatkan kesiapan keluarga sebelum memasuki masa kehamilan dan persalinan.
“Meski demikian, tim juga mencatat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama ke depan,” jelas Humas Tim AMPSR.
Beberapa di antaranya adalah, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, keterbatasan tenaga terlatih untuk layanan tertentu di rumah sakit, serta dinamika pelaksanaan program prioritas nasional yang membutuhkan dukungan informasi dan pendampingan lebih intensif bagi fasilitas kesehatan.
Keterbatasan anggaran daerah, seiring dengan adanya esisiensi anggaran pada semua OPD, menjadi tantangan tersendiri bagis emua kabupaten, termasuk Kabupaten Buru.
“Dalam konteks ini, desa dipandang sebagai mitra strategis yang memiliki potensi besar untuk mendukung program kesehatan, selama peran tersebut dijalankan dengan koordinasi yang kuat dan panduan yang jelas dari sektor kesehatan, tanpa mengalihkan tanggung jawab utama layanan,” beber Humas Tim AMPSR
Melalui kegiatan monitoring dan audiensi ini, Tim AMPSR Provinsi Maluku bersama para mitra berharap, dapat terus memperkuat sinergi lintas sektor, mendorong perbaikan sistem secara berkelanjutan, serta memastikan upaya penurunan AKI dan AKB di Kabupaten Buru berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.(S-06)
