AMBON, Siwlaima.id - DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat paripurna, dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di ruang rapat paripurna, Senin (30/3).
Agenda tahunan tersebut dipimpin Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun dan dihadiri oleh Wakil Gubernur, Abdullah Vanath, unsur pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran OPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun menjelaskan, rapat paripurna LKPJ merupakan bagian dari mekanisme evaluasi kinerja pemda, yang dilaksanakan setiap tahun, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Melalui forum ini, kepala daerah menyampaikan gambaran umum pelaksanaan program, berbagai kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah penyelesaian yang telah ditempuh selama tahun anggaran 2025.
“Dokumen LKPJ ini menjadi dasar bagi DPRD, dalam memberikan catatan strategis dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” ucap Benhur.
DPRD Maluku kata Benhur, akan menindaklanjuti penyampaian tersebut dengan pembahasan internal, guna merumuskan rekomendasi yang komprehensif.
Hasil pembahasan nantinya, harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat, yang diperoleh melalui reses, serta hasil pengawasan DPRD di lapangan.
“Saya mengingatkan, agar pemerintah daerah memberi perhatian serius terhadap situasi keamanan di sejumlah wilayah, sehingga stabilitas daerah tetap terjaga dan pembangunan dapat berjalan optimal," pinta Benhur.
Ditempat yang sama, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath mengaku, kondisi ekonomi Maluku pada tahun 2025 menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan mencapai 5,44 persen, melampaui rata-rata nasional.
Ia juga menilai, distribusi pendapatan masyarakat juga mulai mengalami perbaikan. Meski demikian, pihaknya tidak menampik adanya kenaikan angka pengangguran terbuka, dari 6,11 persen pada tahun 2024, meningkat menjadi 6,27 persen di tahun 2025.
“Kami melihat masih ada tantangan yang harus diselesaikan, dan masukan dari DPRD sangat dibutuhkan, untuk penyempurnaan kebijakan ke depan,” tandas wagub.
Wagub juga menyoroti adanya peningkatan angka pengangguran, ditengah pertumbuhan ekonomi daerah yang menunjukkan trend positif.
Berbagai kebijakan pembangunan yang dijalankan, tidak hanya bersifat perencanaan, tetapi telah diimplementasikan melalui program dan kegiatan yang terintegrasi di seluruh perangkat daerah.
Kebijakan tersebut, diarahkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur ekonomi daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Indikator makro pembangunan Maluku menunjukkan perkembangan yang cukup positif, jika dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun masih ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama,” ujar wagub.
Wagub menyebut, pertumbuhan ekonomi Maluku pada tahun 2025 mencapai 5,44 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,11 persen.
Selain itu, kontribusi Maluku terhadap perekonomian nasional juga mengalami peningkatan, tercermin dari kontribusi PDRB yang naik dari 0,28 persen pada 2024 menjadi 0,29 persen pada 2025.
"Pendapatan per kapita masyarakat juga mengalami kenaikan dari sekitar Rp30 juta menjadi Rp33,65 juta pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat," ujar dia.
Di sisi lain kata wagub, tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 15,78 persen pada 2024 menjadi 15,25 persen pada 2025, atau turun sekitar 0,53 poin persen, bahkan melampaui target yang ditetapkan sebesar 15,43 persen.
Ketimpangan pendapatan turut mengalami perbaikan, yang tercermin dari penurunan rasio gini, menandakan distribusi pendapatan yang semakin merata. Kualitas lingkungan hidup juga menunjukkan peningkatan, dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun demikian, tingkat pengangguran terbuka masih menjadi pekerjaan rumah, karena meningkat dari 6,11 persen pada 2024 menjadi 6,27 persen pada 2025.
“Ke depan, kita harus meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengarahkan belanja agar lebih produktif, serta mendorong investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja,” ucap wagub.
Wagub juga menekankan, pentingnya penguatan konektivitas antar wilayah kepulauan, serta pembangunan birokrasi yang adaptif, cepat, dan berorientasi pelayanan.
Pasalnya, keberhasilan pembangunan merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.
“Rekomendasi DPRD sangat penting sebagai bahan perbaikan pembangunan ke depan, agar setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Wagub.(S-26)
