PEMERINTAH Kota Ambon kembali menggelar kegiatan Walikota dan Wakil Walikota Jumpa Rakyat (WAJAR), di ruang ULA Balai Kota Ambon, Jumat (6/3).

Kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat ini menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat dengan pemerintah daerah, terma­suk para pimpinan Organisasi Pe­rangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Ambon.

Dalam pertemuan tersebut, sejum­lah warga menyampaikan berbagai keluhan, pertanyaan, serta harapan secara langsung kepada pemerintah.

Salah satu aspirasi disampaikan oleh warga bernama Nita terkait persoalan komite sekolah di salah satu sekolah di kawasan Nania.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Edi Tasso  menjelaskan bahwa pihaknya telah mengecek langsung informasi tersebut kepada kepala sekolah dan guru terkait.

Ia menyebutkan bahwa permasa­lahan yang terjadi diduga berasal dari perbedaan pendapat di antara anggota komite sekolah.

“Menurut kepala sekolah, jika di antara anggota komite masih terjadi perselisihan maka sementara dipen­ding dulu. Komite sebenarnya dibentuk untuk membantu sekolah, tetapi jika terjadi gesekan dengan kepala sekolah tentu akan menjadi masalah yang lebih panjang,” jelasnya.

Ia menyarankan agar persoalan tersebut diselesaikan terlebih dahulu secara internal di antara anggota ko­mite sebelum kembali berkomunikasi dengan pihak sekolah. “Kewena­ngan pengangkatan ko­mite ada di sekolah. Yang ter­penting adalah ko­munikasi harus dijaga dan jangan saling menyerang,” tambahnya.

Selain itu, Dinas Pendidikan juga menanggapi laporan terkait per­soalan di PAUD Pemanah. Pihak dinas menduga ada persoalan internal yang perlu ditelusuri lebih jauh.

“Kami akan menugaskan staf untuk mengecek langsung ke seko­lah agar masalah ini bisa disele­saikan dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, terkait bantuan laptop bagi sekolah, ia menyam­paikan, saat ini belum tersedia anggaran di Dinas Pendidikan untuk pengadaan bantuan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPBD Kota Ambon, Frits Tatipikalawan, menanggapi keluhan warga terkait bahan bangunan untuk pembangunan barak.

Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait.

“Saya sudah berkoordinasi de­ngan pak Luis dan juga menghu­bungi pak Elvis. Beliau sudah me­nya­nggupi untuk menyelesaikan persoalan ini. Nanti saya akan pa­nggil Pak Elvis dan Pak Luis ke kantor untuk duduk bersama me­nyelesaikan masalah tersebut,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette, menga­takan kegiatan WAJAR yang digelar merupakan yang ketiga pada tahun 2026.

Dijelaskan, dalam kegiatan terse­but terdapat sekitar sembilan warga yang menyampaikan aspirasi mau­pun keluhan yang kemudian lang­sung ditanggapi oleh pimpinan OPD terkait.

Sapulette menegaskan, penting­nya koordinasi antar instansi agar masyarakat tidak mengalami kesu­litan dalam mengurus berbagai keper­luan administrasi.

Salah satunya terkait pengurusan santunan duka yang disampaikan oleh warga bernama Halifa.

Ia meminta agar Dinas Kependu­dukan dan Pencatatan Sipil (Duk­ca­pil) dapat mencari solusi meskipun proses pengurusannya telah mele­wati batas waktu yang ditentukan.

“Kita harus mencari mekanisme yang mempermudah masyarakat. Jangan sampai mereka harus bolak-balik dari Dukcapil ke Dinas Sosial hanya untuk mendapatkan data,” ujarnya.

Menurutnya, koordinasi antar OPD perlu ditingkatkan agar data yang dibutuhkan bisa langsung dikirim antar instansi tanpa harus membebani masyarakat.

Selain itu, ia juga menyinggung persoalan kerusakan jalan yang disampaikan warga dari kawasan Gunung Nona.

Sapulette mengakui kondisi jalan tersebut memang sudah rusak parah dan membahayakan pengguna kendaraan, khususnya pengendara sepeda motor.

Ia menegaskan, pemerintah akan mencari solusi terkait perbaikan jalan tersebut karena kawasan tersebut merupakan salah satu sentra pro­duksi sayur yang membutuhkan akses jalan yang memadai

“Jika memang itu merupakan jalan kota, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk memperbaikinya,” tegasnya.

Di akhir kegiatan, Sapulette juga menanggapi isu terkait penyaluran dana hibah yang disebut-sebut hanya diperuntukkan bagi anggota DPRD.

Ia menegaskan, dana hibah tidak diprioritaskan hanya kepada pihak tertentu, melainkan terbuka bagi masyarakat sepanjang memenuhi persyaratan dan tersedia dalam anggaran pemerintah daerah. “Sila­kan masyarakat menyam­paikan proposal melalui Bagian Kesra. Sepan­jang itu merupakan kebutuhan masyarakat dan angga­ran memung­kinkan, maka akan ditindaklanjuti,” pungkasnya.(Mg-1)