DOBO, Siwalima.id - Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel mengingatkan seluruh pegawai untuk tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

Dirinya mendapatkan banyak laporan, sejumlah oknum pegawai yang hanya absen kemudian meninggalkan pekerjaannya.

“Saya setiap hari menerima laporan dan melihat postingan. Ada yang datang hanya absen, setelah itu pergi tarik ojek dan ada yang absen lalu pergi berdagang di pasar atau beraktivitas lain,” kesal Kaidel usai melantik 183 PPPK di kantor bupati, Selasa (10/2).

Dihadapan Wakil Bupati, Moham­mad Djumpa, Staf Ahli, Asisten Setda, pimpinan OPD tokoh Agama serta tamu undangan lainnya, orang nomor satu di Kepulauan Aru mengingatkan soal sanksi yang akan diberikan.

“Kalian sudah digaji oleh negara, jangan lagi rebutan wilayah kerja dengan tukang ojek yang memang murni mencari nafkah dari situ,” kata Kaidel dengan nada tinggi.

Untuk pegawai yang bandel, lanjutnya pemerintah akan memper­ketat pengawasan.

“Saya peringatkan mulai tahun ini, sanksi disiplin akan ditegakkan tanpa kompromi. Jangan sampai baru satu bulan dilantik, sudah ada yang kena pecat karena lalai,” tegasnya.

Dibalik pengangkatan besar-besaran ini, Bupati membeberkan fakta pahit mengenai kondisi fiskal daerah. Dikatakan, Berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja, Kabupaten Kepulauan Aru saat ini mengalami kelebihan sebanyak 2.150 tenaga kerja dari total 3.000 lebih P3K yang direkrut sejak 2023-2024.

“Kondisi  ini diperparah dengan ke­bijakan pemerintah pusat yang me­mangkas Dana Alokasi Umum (DAU) dan membebankan gaji P3K sepe­nuhnya kepada daerah lebih awal dari rencana semula (2027),” ungkapnya.

Dikatakan, daerah saat ini dalam kondisi efisiensi yang luar biasa, Anggaran operasional tiap OPD kini sangat terbatas, hanya sekitar Rp. 89 juta bahkan ada yang hanya cukup untuk bayar listrik dan air.

“Semua dana tersedot untuk membayar gaji kalian, oleh karena itu, saya minta tanggung jawabnya. Kita boleh kelebihan tenaga kerja, tapi harus produktif, bukan malah jadi beban,” ketusnya.

Selain itu, bupati  menginstruk­sikan seluruh pegawai, terutama tenaga guru dan kesehatan yang bertugas di kecamatan atau desa, untuk segera meninggalkan Ibukota Dobo dan kembali ke tempat tugas masing-masing.

“Saya tidak ingin lagi mendengar ada petugas yang menetap di kota sementara pelayanan di desa terbengkalai,” tandasnya.

Kepada seluruh ASN dan PPPK ia juga meminta agar untuk menjauhi mi­numan keras, narkoba, praktik pros­titusi, perjudian, hingga politik praktis yang dapat memecah belah persatuan.

Dikatakan, daerah ini milik bersama, olehnya itu mari satukan kekuatan dalam satu perahu, mendayung bersama satu nakhoda menuju visi Aru 2025-2029 yang Maju, Mandiri dan Harmonis berbasis ekosistem ekonomi laut Arafura.

Kepada para pegawai yang baru dilantik, ia berharap momentum sumpah janji ini menjadi titik balik bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kepulauan Aru.

“Jabatan adalah amanah, buktikan kalian layak menerima gaji dari negara dengan kerja keras dan pengabdian yang tulus,” pintanya. 

Selain itu ia juga berharap kepada pegawai baru dilantik untuk menjadi teladan, hidup bersih dan sehat di lingkungan masing-masing. Untuk diketahui mereka yang dilantik terdiri dari 130 tenaga teknis, 41 tenaga guru, dan 12 tenaga kesehatan.(S-11)