AMBON, Siwalima.id - Organisasi Perangkat Daerah didorong untuk berinovasi dan kreativitas tingkatkan pendapatan asli daerah pasca pemotongan transfer pusat ke daerah.
“Pemotongan transfer pusat ke daerah tidak boleh dijadikan alasan untuk melemahkan kinerja pemerintahan. Sebaliknya, kondisi tersebut harus dijawab dengan inovasi dan kreativitas seluruh OPD dalam meningkatkan PAD,” ungkap Penjabat Sekretaris Kota Ambon, Roby Sapulette, kepada wartawan, Rabu (4/2).
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Roby menekankan, salah satu solusi strategis telah tertuang dalam Program Prioritas Walikota Ambon Periode 2025–2030, khususnya butir ke-9 tentang intensifikasi pendapatan daerah.
“Intensifikasi pendapatan berarti memaksimalkan seluruh sumber penerimaan yang saat ini menjadi kewenangan daerah. OPD peng-umpul pajak dan retribusi harus berinovasi dan berimprovisasi untuk meningkatkan penerimaan daerah,” tegas Roby.
Ia mengakui, dampak pemotongan transfer pusat berpengaruh langsung terhadap kemampuan fiskal daerah, termasuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang bersumber dari PAD. Oleh karena itu, efisiensi belanja dan pengaturan sistem kerja pegawai menjadi keniscayaan, namun tidak bisa dijadikan satu-satunya solusi.
“Tidak ada solusi lain. Daerah harus berinovasi. Kita minta OPD segera berkreasi, menggerakkan seluruh potensi sumber daya yang ada agar belanja daerah dapat dibiayai dari pendapatan yang kita kumpulkan sendiri,” ujarnya.
Roby juga mengingatkan, agar seluruh OPD tidak bersikap pasif atau “duduk berpangku tangan” menghadapi kondisi fiskal yang menantang. Menurutnya, diperlukan gerakan aktif dan kegiatan-kegiatan khusus yang secara nyata mampu mendongkrak penerimaan daerah.
“Jangan pasrah dengan kondisi. Harus ada terobosan dan langkah konkret untuk meningkatkan penerimaan. Mau tidak mau, daerah wajib berinovasi dalam kerangka peningkatan sumber pendapatan,” katanya.
Namun demikian, Roby menegaskan Pemerintah Kota Ambon tidak akan menaikkan tarif pajak maupun retribusi, sesuai arahan langsung Walikota Ambon agar kebijakan fiskal tidak membebani masyarakat.
“Kita tidak akan menaikan tarif pajak atau retribusi. Itu komitmen Walikota. Yang kita dorong adalah inovasi, bukan membebani rakyat,” tegasnya.
Ia menyebutkan, sejumlah sektor yang masih memiliki potensi besar untuk dioptimalkan, antara lain perparkiran di sektor Perhubungan, perikanan, perdagangan dan industri, pertanian, hingga OPD teknis lainnya.
Secara khusus, Roby menyoroti kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), terutama dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai belum maksimal.
“PBB ini potensinya besar, tapi belum dikelola secara optimal. Kita minta ada inovasi agar pengelolaan PBB lebih baik dan bisa meningkatkan penerimaan daerah,” ujarnya.
Roby menutup dengan menegaskan, ke depan, daerah tidak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.
Kemandirian fiskal, menurutnya, hanya bisa dicapai melalui inovasi dan keseriusan daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki.
“Sekarang berpulang ke daerah. Bagaimana kita berinovasi menjalankan program prioritas walikota terkait intensifikasi pendapatan daerah,” pungkasnya.(Mg-1)
