AMBON, Siwalima.id - Pasca dilantik sebagai Pangdam XV Pattimura, Mayjen TNI Dody Triwinarto dipastikan akan menertibkan Kawasan Gunung Botak dari penambangan ilegal.
Komitmen orang nomor satu di Kodam XV Pattimura untuk menertibkan kawasan gunung botak disampaikan kepada Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, usai melakukan peninjauan Gunung Botak, Senin (13/4).
Gubernur mengungkapkan, pihaknya terus berupaya untuk memastikan setiap sumber daya alam yang terkandung di bumi Maluku harus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat termasuk sumber daya alam emas di gunung botak Kabupaten Buru.
Upaya tersebut dilakukan dengan koordinasi bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan langsung ditinjau Kepala Staf Umum TNI, Letjen Richard Tampubolon.
“Beberapa hari lalu saya mendampingi pak Kasum dan juga pak Pangdam yang baru melihat langsung kondisi gunung botak. Pak Pangdam langsung menyatakan komitmennya untuk membersihkan kawasan gunung botak dari praktek ilegal dalam bentuk apapun,” ungkap Gubernur kepada wartawan di Unpatti, Rabu (15/4).
Sebagai kepala daerah di Maluku, Gubernur mengaku mendukung penuh komitmen Pangdam XV/Pattimura tersebut sebagai upaya memastikan tidak ada ada praktek-praktek eksploitasi sumber daya alam secara ilegal di Maluku.
Gubernur mengungkapkan berpuluh-puluh tahun kawasan gunung botak dikelola secara ilegal oleh orang-orang dari luar Maluku sedangkan orang Maluku yang bekerja di gunung botak hanya 5 persen.
Akibat aktivitas penambangan emas secara ilegal di kawasan Gunung Botak tersebut, Gubernur memprediksi ratusan miliar rupiah keluar dari Maluku setiap harinya dan itu merugikan masyarakat Maluku.
“Setiap hari miliaran rupiah keluar dari Gunung Botak dan saya tidak bisa melihat seperti ini maka saya perintahkan penertiban dan kalau pak Pangdam sudah menyatakan akan membasmi praket ilegal dari gunung botak pasti kita dukung,” tegas Gubernur.
Gubernur menegaskan, sumber daya kekayaan alam Maluku yang banyak ini terlalu lama diambil oleh orang lain tanpa memberi dampak baik terhadap kemajuan daerah maupun kesejahteraan rakyat.
“Saya tidak mau dan sebagai gubernur saya mau kekayaan ini betul-betul dikelola secara bertanggung jawab, terencana dan berkelanjutan untuk memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah kembali ke Maluku,” tandasnya.(S-20)
