AMBON, Siwalima.id - Pemerintah pusat mengalo­ka­sikan anggaran sebesar Rp17 miliar untuk melakukan pena­nganan terhadap persoalan pesisir di Pulau Banda, Ka­bupaten Maluku Tengah.

Kucuran anggaran yang telah ditampung pada APBN 2026 itu, bertujuan menjadikan Banda Neira sebagai Kawasan Stra­tegis Pariwisata Nasional, yang fokus pada pengembangan infrastruktur, konservasi dan kesejahteraan masyarakat. 

Gubernur Maluku, Hendrik Le­werissa mengungkapkan, ber­dasarkan data dua tahun ter­akhir, memang jumlah kunjungan wisatawan ke Banda ini meningkat sangat signifikan, namun peme­rintah juga punya tanggung jawab untuk memastikan infrastruktur pendukung, seperti jalan dan air bersih menjadi penting.

“Saya sudah koordinasi dengan Bupati Maluku Tengah dan sudah jalan di tahun 2026 pemerintah pusat mengucurkan anggaran Rp17 miliar yang dipakai untuk me­nata kawasan pesisir pantai dan kawasan yang dianggap masuk dalam kategori pantas dibenahi,” ungkap gubernur kepada warta­wan di Banda, Kamis (27/11).

Menurutnya, jika langkah-langkah pemerintah ini dilakukan secara terkoordinasi dan teren­cana, dengan satu tujuan, menja­dikan Banda sebagai destinasi wisata prioritas di Maluku, maka pemda berharap ada dukungan dari berbagai pihak.

Permintaan ini sangat relevan, sebab tidak bisa menggantungkan semua kepada pemerintah saja, namun pemerintah membutuhkan kerjasama dari pihak swasta, masyarakat NGO kampus untuk berkolaborasi dan bersinergi.

“Pariwisata adalah satu sektor ekonomi yang memang dapat diandalkan untuk peningkatan PAD, guna meningkatkan kesejah­teraan masyarakat dan memacu kemajuan daerah, maka kita harus menaruh perhatian serius terhadap persoalan ini,” tandas gubernur.

Gubernur menegaskan, Maluku memiliki potensi besar dibidang parawisata, tinggal bagaimana dikembangkan secara baik dengan pendekatan yang terintegrasi.

“Bukan cuma Banda saja, tapi beberapa tempat lain juga mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Maluku,” jelas gubernur.(S-20)