AMBON, Siwalima.id - Polda Maluku saat ini te­lah mempersiapkan peng­a­ma­nan menjelang Natal dan Tahun Baru 2026, di­mana pengamanan akan dilakukan melalui operasi lilin serta kegiatan rutin ke­polisian yang ditingkatkan.

Bahkan, untuk menen­tukan jumlah total personel yang akan diterjunkan, maka Jumat (5/12) sore jajaran Polda Maluku me­nggelar rapat untuk mem­bahas hal tersebut. 

Referensi pengamanan tahun sebelumnya juga, di­gunakan sebagai acuan dan akan disesuaikan de­ngan potensi perubahan tahun ini.

“Pengamanan akan difokuskan pada lokasi kegiatan keagamaan, pusat perbelanjaan, kawasan wisata, serta titik-titik transportasi seperti bandara, pelabuhan, dan terminal,” ungkap Karo Ops Polda Maluku, Kombes Ronald Reflie Rumondor kepada wartawan di sela-sela simulasi pengamanan aksi unjuk rasa di Lapangan Letkol Chr Tahapary, Jumat (5/12) pagi.

Sementara menyangkut dengan simulasi yang digelar kata Kombes Ronald, merupakan bagian dari upaya Polri melakukan reformasi pelayanan, khususnya dalam pe­nanganan penyampaian pendapat di muka umum.

Selain itu simulasi ini juga ber­tujuan untuk meningkatkan profe­sionalitas dan pendekatan huma­nis personel saat menghadapi aksi unjuk rasa.

“Kita ketahui bersama, bahwa unjuk rasa diatur dalam Undang-undang tahun 1998. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, salah satunya melalui unjuk rasa,” ungkap Kombes Ronald.

Menurut Kombes Ronald, tugas Polri bukan hanya menjaga ke­amanan, namun juga memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menyampaikan pendapatnya. Karena itu, dalam simulasi terse­but, para personel dilatih agar lebih memperhatikan keselamatan peserta demonstrasi maupun masyarakat di sekitar lokasi aksi.

“Setiap tindakan yang berpotensi membahayakan harus diinfor­masikan terlebih dahulu. Misalnya jika akan ditembakkan gas air mata, petugas wajib memberi tahu masyarakat untuk menjauh. Peru­bahan-perubahan ini dilakukan agar tidak ada korban jiwa maupun kerugian material,” jelas Kombes Ronald.

Kombes Ronald berharap, pe­ningkatan kemampuan personel, dapat membuat proses penyam­paian pendapat berlangsung aman, tertib, dan bebas dari provokasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain simulasi pengamanan unjuk rasa, pelatihan juga difo­kuskan pada peningkatan kece­patan respon terhadap aduan masyarakat. Hal ini dikarenakan, masih ada laporan yang lambat ditindaklanjuti, sehingga perlu ada perbaikan signifikan.

“Perintah kapolda jelas, maksi­mal 10 menit, personel sudah ha­rus berada di lokasi warga yang memohon pertolongan atau mem­buat aduan,” jelas Kombes Ronald.

Sementara itu, Wakapolda Ma­luku, Brigjen Imam Thobroni, saat menu­tup simulasi menegas­kan, penting­nya latihan berulang dalam meni­ngkatkan kemampuan per­sonel Polri, khususnya dalam me­ngha­dapi berbagai situasi kerawa­nan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berbagai instruksi kapolda, terkait akselerasi transformasi pelayanan Polri bukanlah hal baru, melainkan hal dasar yang kerap terlupakan dalam keseharian tugas kepolisian.

“Jangan anggap remeh latihan seperti ini. Semakin sering kita ber­latih, semakin mahir dan terampil. Seorang atlet bulutangkis pelatnas tidak akan hebat tanpa latihan pagi dan sore setiap hari,” ucap wa­kapolda.

Menurut wakapolda, dinamika tugas kepolisian di Indonesia sangat kompleks. Bahkan ketika aparat bekerja sesuai prosedur, tidak jarang Polri tetap menjadi sasaran kritik warganet.

“Kadang kita sudah bekerja sesuai SOP, teori dan apa yang kita pelajari, tapi belum tentu benar menurut netizen. Namun jangan kecil hati, itulah gambaran tugas kita,” tutur wakapolda.

Ia mengaku, kritik tidak boleh melemahkan semangat pelaya­nan. Justru latihan berulang dan eva­luasi rutin harus menjadi ba­gian dari upaya peningkatan kinerja. 

Penggunaan teknologi informasi juga kata kapolda, memperbaiki res­pons kepolisian terhadap lapo­ran masyarakat, contohnya bagai­mana aplikasi pendukung bisa membantu memantau kehadiran ang­gota di lapangan secara langsung.

“Kalau anggota memiliki hand­phone yang terdaftar di aplikasi, kita bisa pantau posisinya. Tidak ada lagi alasan signal hilang atau HP dimatikan. Teknologi sekarang se­makin mudah,” tandas wakapolda.

Aduan masyarakat yang tidak dijawab atau lambat ditindaklanjuti kata wakapolda, tidak boleh lagi terjadi. Polri, harus menjadi insti­tusi yang responsif dan transparan. 

Tantangan internal terkait ke­disiplinan personel, bahkan, Polda Maluku, termasuk salah satu polda dengan jumlah pemecatan ang­gota yang cukup tinggi karena berbagai pelanggaran.

“Banyak pelanggaran, mulai dari kasus populer sampai yang kecil-kecil. Capek sebenarnya mengha­dapi semua itu, tapi itulah tugas kita perbaiki institusi,”cetus waka­polda.

Untuk itu, wakapolda mene­gaskan, akan pentingnya sikap dasar kepolisian, termasuk disi­plin, integritas, dan kemam­puan melayani masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan, seluruh anggota Polri di Maluku dapat menjalankan tugas dengan niat baik dan pendekatan humanis, termasuk dalam penanganan unjuk rasa.

“Kalau kita berbuat baik, Insya Allah Maluku akan tetap aman dan damai. Ingat kembali tugas pokok, ulangi lagi hal-hal dasar dan ja­ngan cari perbedaan antar sesama polisi. Kita satu tujuan,” tandas wakapolda. (S-25)