AMBON, Siwalima.id - Walaupun Ombudsman Perwakilan Maluku menemukan adanya Sistim Penerimaan Murid Baru atau SPMB di SMA Siwalima bermasalah, sebab tidak sesuai dengan peruntukannya, namun sayangnya Dinas Pendidikan dan Kebu­da­yaan Ma­luku me­milih bungkam.

Sikap Dinas Pen­didi­kan yang memilih bungkam ini, patut diduga bila mereka sengaja mem­berikan ruang bagi anak pejabat untuk menikamti fasilitas pemerintah, yang seharusnya dinikmati oleh murid ber­prestasi dari keluarga kurang mampu.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Sarlota Si­ngerin yang coba dikonfirmasi Si­walima melalui pesan Whats­App, ogah berkomentar dan mengarah­kan agar persoalan ini ditanyakan langsung ke Kepala Bidang SMA, Fentje Mandaku.

“Konfirmasi dengan Kabid SMA saja,” tulis Singerin singkat di pesan WhatsAppnya.

Sementara Kepala Bidang SMA, Fentje Mandaku saat dikonfirmasi juga, memilih bungkam dengan ti­dak merespon saat dihubungi me­lalui telepon selulernya maupun pesan WhatsApp.

Sikap Dinas Pendidikan dan Ke­dubayaan Maluku yang memilih diam dan terkesan cuci tangan dalam menyikapi temuan Ombuds­man ini dikecam oleh pengamat kebijakan publik Natanel Elake.

Kepada Siwalima melalui tele­pon selulernya, Kamis (25/6) Elake mengaku, sangat menyayangkan proses penerimaan murid di SMA Siwalima yang berujung menjadi temuan Ombudsman Perwakilan Maluku.

“Saya sangat menyayangkan ada temuan Ombusdman Maluku se­perti ini dalam proses peneri­maan siswa baru di SMA Siwalima,” ucap Elake. 

Ia mengatakan, Ombudsman merupakan lembaga pemerintah yang memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan pemerintahan artinya jika ada temuan yang di­peroleh termasuk dalam peneri­maan murid baru, tentu ini harus menjadi perhatian serius.

Dinas Pendidikan, tidak boleh beranggapan bahwa ini hal sepele yang menjadi temuan Ombudsman, sebab persoalan penerimaan murid di SMA Siwalima ini ber­tahun-tahun menjadi polemik di tengah masyarakat.

“Jujur saja masyarakat sudah men­cium dan mengalami persoa­lan penerimaan murid di SMA Siwalima, bahkan ada salah satu mantan siswa SMP dari SBB yang juara dua tingkat nasional, tetapi tidak diterima di SMA Siwalima. Ini fenomena yang menjadi temuan ombudsman,” kecam Elake.

Penerimaan murid di SMA Siwalima yang didominasi anak pejabat dan kalangan menengah keatas ini menurut Elake, telah menciderai tujuan pendirian SMA Siwalima oleh Gubernur Maluku Saat itu, Karel Albert Ralahalu.

Karena itu, menjadi kewajiban bagi Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya Dinas Pendidikan sebagai penanggung jawab di sekolah tersebut harus segera mengevaluasi dan membenahi sistem penerimaan murid baru.

“Model penerimaan murid baru yang lebih mengutamakan anak pejabat dan titipan ini yang kan merusak tujuan pendidikan di sekolah tersebut. Ini yang tidak boleh terjadi terus-menerus,” tegas Elake.

Dengan adanya temuan Ombudsman ini, Elake menyarankan Dinas Pendidikan agar melakukan seleksi ulang, sehingga murid baru yang diterima menggam­barkan keadilan sesuai tujuan utama dati pembentukan sekolah tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Sistim Penerimaan Murid Baru atau SPMB di SMA Siwalima Ambon ternyata bermasalah, sebab tidak sesuai dengan peruntukannya.

Hal ini ditemukan Ombusdman Perwakilan Maluku, saat menin­daklanjuti keluhan dan aspirasi dari masyarakat terkait dengan penerimaan siswa baru yang sarat masalah di sekolah tersebut.

Kepala Perwakilan Ombudsman Maluku, Hasan Slamat menjelas­kan, setelah menerima begitu banyak keluhan dan aspirasi dari masyarakat, Ombudsman dalam fungsinya mengawasi penyeleng­garaan pelayanan publik yang diselenggarakan pemda kemu­dian menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut.

“Kami telah mendengar aspirasi dari masyarakat, dimana banyak orang yang punya hak berse­kolah ternyata tidak bisa mendapatkan sekolah yang baik dan yang paling menjadi sorotan adalah SMA Siwalima,” tulis Hasan dalam pesan WhatsApp kepada Siwa­lima, Rabu (24/6).

Fakta yang terjadi hari ini kata Hasan, terdapat begitu banyak siswa dan siswi yang berasal dari keluarga mampu atau kalangan menengah ke atas yang masuk SMA Siwalima.

Padahal, tujuan pembentukan se­kolah ini oleh Gubernur Maluku saat itu Karel Ralahalu, yakni untuk me­nampung siswa-siswi berpres­tasi, namun keluarganya kurang mampu dari 11 kabupaten/kota di Maluku.

“SMA Siwalima yang ekslusif itu sebenarnya dibangun untuk siapa dan untuk kepentingan apa. Yang kita lihat hari ini yang diterima itu anak pejabat dan kaum menengah ke atas di Maluku yang masuk sekolah tersebut,” beber Hasan.

Menurut Hasan, hasil peneri­maan siswa baru di SMA Siwalima tahun 2026 ini, harus menjadi per­hatian serius Pemerintah Provinsi Maluku, agar kedepan dapat di­evaluasi dan diperbaharui, sehing­ga dapat dikembalikan ke tujuan semula pembentukan sekolah tersebut.(S-20)