AMBON, Siwalima.id - Masyarakat Hative Kecil harus dikucilkan di negerinya sendiri. Akses jalan yang mereka gunakan selama ini diblokade oleh pemilik lahan.
Blockade jalan ternyata sudah berlangsung sejak bulan Maret 2024 dengan alasan untuk kepentingan operasional. Bisa dibayangkan hampir 3 tahun, warga 9 KK dengan 28 jiwa yang tinggal di RT 001/RW 01 dibiarkan tidak memiliki akses jalan.
Akses jalan tunggal ini sempat dibuka sementara ketika Bodewin Wattimena kala itu ditunjuk sebagai Penjabat Walikota Ambon.
Tidak terima dikekang kebebasannya, masyarakat Hative Kecil kemudian mengadukan masalah ini ke DPRD.
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solihin Buton menjelaskan masalah ini antara pemilik lahan dengan warga setempat yang berimbas pada penutupan akses yang mereka gunakan selama ini.
Menurut Solihin, mediasi awal telah dilakukan dan kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan.
“Tadi sudah dipertemukan dengan pemilik lahan. Mereka akan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik,” jelasnya kepada Siwalima di kantornya, Selasa (28/4).
Ia menegaskan, persoalan ini menyangkut kepentingan dua pihak, yakni kebutuhan operasional PLN dan hak masyarakat atas akses jalan. “Kalau akses ditutup tentu merugikan masyarakat. Tapi di sisi lain ada kepentingan PLN dan pemilik lahan, sehingga harus dicari jalan tengah,” katanya.
Komisi I, akan terus mengawal proses tersebut bersama Pemerintah Kota Ambon dan pihak PLN, agar menghasilkan keputusan yang tidak merugikan semua pihak.
“Harapannya ada solusi bersama, masyarakat tetap bisa mengakses jalan, sementara hak pemilik lahan juga tetap dihormati,” tandasnya.(S-26)
