AMBON, Siwalima.id - DPRD Kota Ambon menegaskan perlunya langkah penanganan terpadu dan terencana terhadap persoalan banjir yang berulang di kawasan Sungai Wailawa, Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon.
Banjir yang kerap terjadi saat curah hujan tinggi dinilai tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar jika tidak segera ditangani secara sistematis.
Anggota Komisi I DPRD Kota Ambon, William Mairuhu, menyatakan luapan sungai setiap musim penghujan telah menjadi ancaman rutin bagi pemukiman warga di sekitarnya.
“Setiap kali hujan dengan intensitas tinggi, sungai meluap dan menggenangi rumah warga. Ini tidak bisa terus dibiarkan tanpa penanganan serius dan terencana,” ujarnya kepada wartawan di Ambon, Kamis (23/4).
Ia menekankan, menjelang periode puncak musim hujan yang diprediksi terjadi pada Juni hingga Juli, langkah antisipatif harus segera dilakukan oleh pihak terkait, khususnya Balai Wilayah Sungai Maluku.
Menurutnya, solusi konkret yang perlu segera direalisasikan adalah normalisasi sungai melalui pengerukan sedimentasi, pembersihan sampah yang menghambat aliran air, serta penguatan talud pada titik-titik rawan.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya penataan daerah aliran sungai secara menyeluruh, termasuk pengendalian penyempitan badan sungai akibat bangunan liar dan vegetasi yang tidak tertata.
“Kalau kapasitas sungai dikembalikan dan alirannya lancar, maka potensi banjir bisa ditekan secara signifikan,” jelasnya.
Berdasarkan hasil tinjauan lapangan dan dialog dengan masyarakat, DPRD menemukan adanya harapan kuat dari warga agar pemerintah segera melakukan normalisasi sebagai solusi jangka panjang, bukan sekadar penanganan sementara.
Untuk itu, DPRD mendorong koordinasi lintas sektor antara BWS, Pemerintah Kota Ambon, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah guna memastikan kesiapan menghadapi poten-si bencana hidrometeorologi.
“Penanganan ini harus dimulai dari sekarang. Jika dilakukan secara serius dan terintegrasi, kita bisa meminimalisir dampak yang lebih besar. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegas Mairuhu.(S-10)
