AMBON, Siwalimanews – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) H M Jusuf Kalla melantik Dewan Kehormatan (DK) dan Peng­urus PMI Provinsi Maluku masa bakti 2024-2029, Kamis (7/11), di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku.

Mereka dilantik berdasarkan Surat Keputusan nomor 193/ke/PMI/XI/2024 tentang Ke­pe­ngurusan Palang Merah Indonesia Provinsi Malu­ku masa bakti tahun 2024-2029.

Mereka yang dilantik, yakni Dewan Kehormatan PMI Maluku diketuai man­tan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu dan Pengurus PMI Maluku diketuai Pdt. Jhon Ruhu­lessin.

JK, sapaan akrab mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ini mengatakan, organisasi PMI berbeda dengan organisasi lain, karena hanya memiliki sedikit kepengurusan sehingga harus bekerja seefektif mungkin.

khusus kepada dewan kehorma­tan, JK berpesan, agar selalu mem­berikan dorongan, spirit dan se­mangat kepada PMI Maluku, serta pengarahan jika ada masalah yang dihadapi.

“Ada 7 prinsip pokok PMI yang intinya adalah kemanusiaan yang bersifat universal dan mandiri. Meski organisasi ini dibentuk pada masa perang, namun bagi kita di Maluku, ini tentu sudah sangat memahami tentang hal kemanusiaan. Pengalaman konflik kemanusiaan yang dapat diselesaikan dengan baik,” ujar JK.

Dengan kondisi demikian, lanjut JK, bisa dipahami bagaimana sifat kemanusiaan dijalankan dalam organisasi ini..

JK menambahkan, bahwa arti dari semua itu adalah saling menghor­mati dan menghargai. Tugas ini sangat penting untuk semua, untuk saling membantu.

“Kepada semua pihak yang sudah membantu PMI di Maluku, terima kasih,”ujar JK.

Sementara itu, Ketua PMI Maluku yang baru dilantik, Jhon Ruhulessin menyampaikan terima kasih  atas pelantikan dimaksud.

Setelah ini, lanjut Ruhulessin, bersama kepengurusan yang baru, pihaknya akan melakukan penataan organisasi, terutama 8 kabupaten/kota yang sudah terbentuk dan 3 lainnya yang dalam proses pemben­tukan, sekaligus menata kepenguru­san yang akan berakhir masa bak­tinya.

“Desember nanti kita akan gelar munas dan itu akan menjadi ajang untuk menetapkan pikiran, gagasan, renstra PMI untuk 5 tahun kedepan. Dan akan dilanjutkan dengan rakerda untuk menkonsoludasi dan mensinergikan keputusan-kepu­tusan munas dengan kondisi yang terjadi di Maluku supaya betul-betul keputusan Munas itu berjalan secara baik sejalan dengan program kerja di Maluku. Itu yang pertama yang kami akan lakukan,”ujarnya.

Selain itu, bersama kepengurusan yang baru, Ruhlussin juga akan membenahi tugas-tugas kemanu­siaan di Maluku.

Ruhulessin menjelaskan, memi­m­pin PMI di daerah kontinental, tidak sebanding dengan daerah kepu­lauan dengan 11 kabupaten/kota.

Menurutnya ada banyak hal yang dihadapi, termasuk problem-problem sosial di daerah kepulauan.

“Selama ini, atau 5 tahun lalu, kita mendapatkan perhatian yang sangat besar dari PMI pusat. Kepada Pemprov, kita juga berharap dukungan memang selama ini kita sudah dapat perhatian, tapi menurut kami itu belum cukup untuk menopang tugas-tugas PMI kedepan. Karena itu saya mohon untuk waktu yang akan datang, tidak banyak tapi PMI butuh kemandirian, kita butuh ditopang oleh semangat bersama untuk kita bangun pelayanan kemanusiaan yang kuat di Maluku,”tandasnya.

Sementara itu Penjabat Gubernur Maluku dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten III Setda Maluku berharap, agar kepeng­urusan PMI baru lebih aktif dalam menjalankan organisasi kemanu­siaan di Maluku.

“Jadikan momentum ini sebagai ruang besar bagi pengurus PMI dalam memajukan organisasi ini. Ini merupakan organisasi kemanusiaan, mitra pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi dasar pelayanan pada masyarakat. Untuk itu pelantikan ini penting dalam rangka mendayagunakan segala potensi dimiliki mewujudkan program organisasi terutama, tugas kemanusiaan dan pelayanan kepada masyarakat,”harapnya. (S-25)