AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa rupanya geram dengan kinerja Badan Pendapatan Daerah yang sampai saat ini, belum maksimal dalam merealisasikan pendapatan daerah.
Alhasil, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku Ina Wati Tahir pun kena semprot akibat dari kinerja yang terkesan lambat.
Terguran ini disampaikan gubernur di sela-sela rapat koordinasi inflasi daerah tahun 2025 yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Senin (20/10).
Bagaimana tidak, hingga akhir September kemarin, realisasi pendapatan daerah baru 54.59 persen atau RP 449.396.458.742.09 dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 873.011.031.209.
Realisasi ini, tentu tidak sesuai dengan rencana, sebab tinggal dua bulan lagi tahun anggaran 2025 akan berakhir yang dipastikan akan berdampak pada belanja daerah.
Fatalnya lagi, akibat pendapatan yang rendah ini, menempatkan Maluku pada posisi kedua terbawa dengan realisasi pendapatan diatas Papua Barat yang baru 48.76 persen.
Gubernur mempertanyakan alasan realisasi pendapatan yang minim, padahal kebijakan membebaskan tunggakan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama telah dilakukan guna mendorong optimalisasi pendekatan.
“Berbagai kebijakan telah dilakukan tapi kenapa realisasi pendapatan APBD masih rendah seperti ini,” kesal gubernur.
Menurutnya, persoalan ini seharusnya tidak boleh terjadi, jika Badan Pendapatan fokus bekerja, khususnya dalam memacu pendapatan, baik dari sektor pajak maupun retribusi.
Tak hanya itu, gubernur juga menyinggung begitu banyak persoalan yang terjadi di Badan Pendapatan Daerah yang disinyalir menghambat kinerja untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Saya minta realisasi pendapatan ini dievaluasi dan diperbaiki agar dalam sisa waktu beberapa bulan ini realisasi pendapatan dapat meningkat,” tegas gubernur.(S-20)
