AMBON, Siwalima.id – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon, Ivonny Latuputty menjelaskan, perencanaan pembangunan saluran drainase lingkungan, harus berbasis data yang akurat, agar pembangunannya benar-benar efektif, efisien dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Ada tiga aspek utama yang menjadi dasar perhitungan dalam merencanakan drainase, yakni data hidrologi, tingkat kepadatan permukiman, serta perubahan tata ruang.
“Data hidrologi penting untuk menghitung kapasitas aliran air. Sementara kepadatan permukiman dan perubahan tata ruang harus diperhitungkan, karena sangat memengaruhi volume limpasan air dan beban saluran,” jelas Latuputty kepada Siwalima.id di Balai Kota, Rabu (11/2).
Pasalnya kata Latuputty, tanpa perencanaan berbasis data, pembangunan drainase akan berisiko tidak mampu mengantisipasi perkembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk.
Walaupun demikian ia juga mengaku, ada sejumlah kelemahan dalam praktik perencanaan dan pengelolaan drainase selama ini. Salah satunya adalah, tidak diperhitungkannya perubahan tata ruang yang berdampak pada peningkatan kepadatan penduduk.
“Ketika tata ruang berubah dan jumlah penduduk meningkat, kapasitas saluran yang sebelumnya dianggap cukup bisa menjadi tidak memadai,” tandas Latuputty.
Selain itu menurutnya, lemahnya pemeliharaan pasca pembangunan, turut menjadi faktor penyebab tidak optimalnya fungsi drainase.
Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan merawat saluran di lingkungan masing-masing juga menjadi satu masalah.
“Kurangnya pemeliharaan dari masyarakat pengguna atau warga sekitar dapat menyebabkan drainase tersumbat dan tidak berfungsi maksimal. Infrastruktur yang baik tetap membutuhkan perawatan bersama,” tandas Latuputty.
Untuk memastikan penataan drainase berjalan terintegrasi, Dinas PRKP mendorong optimalisasi forum penataan ruang Kota Ambon, sebagai wadah koordinasi antara pemerintah, masyarakat dan para pemangku kepentingan.
Melalui forum tersebut, pembahasan terkait sistem drainase dapat dilakukan secara terpadu bersama Dinas PUPR yang memiliki masterplan drainase Kota Ambon.
“Dalam forum itu, kita bisa bahas integrasi antara perencanaan Dinas PRKP dengan masterplan drainase milik Dinas PUPR. Koordinasi ini penting agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri,” tandas Latuputty.
Ia mengaku Dinas PRKP Kota Ambon juga, menetapkan sejumlah indikator untuk mengukur efektivitas pembangunan drainase di kawasan permukiman. Indikator tersebut meliputi, penurunan jumlah titik genangan, erkurangnya keluhan masyarakat, peningkatan kualitas air, kesesuaian kapasitas saluran, pengurangan risiko banjir, optimalisasi serapan anggaran dan tingkat partisipasi masyarakat.
Keberhasilan pembangunan drainase ini, tidak hanya diukur dari selesainya proyek fisik, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan warga.
“Tujuan akhirnya adalah menurunkan risiko banjir dan menciptakan lingkungan permukiman yang sehat serta nyaman. Karena itu, partisipasi masyarakat jadi bagian penting dalam keberlanjutan sistem drainase,” tegas Latuputty.
Latuputty menambahkan, dengan pendekatan berbasis data, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan aktif masyarakat, Dinas PRKP Kota Ambon berharap, pembangunan drainase ke depan semakin adaptif terhadap perkembangan kota dan mampu menjawab tantangan perubahan lingkungan.(Mg-1)
