AMBON, Siwalimanews – Sudah lebih dari lima bu­lan sistem layanan tran­saksi antarbank cepat, atau BI-Fast di Bank Ma­luku-Malut, tidak dapat digunakan.

Pasalnya, sistem yang se­mestinya memungkin­kan transaksi real time dan murah, dengan biaya administrasi yang rendah, justru tidak dikelola de­ngan baik oleh manaje­men bank milik daerah itu. Akibatnya, nasabah harus menalangi biaya mak­simal atau lebih besar.

Pak Johan, salah satu nasabah Bank Maluku Malut, mengeluh­kan laya­nan Bank Maluku-Malut yang memberatkan nasa­bah.

Menurutnya, sudah lebih dari lima bulan sistem BI-Fast di Bank Maluku-Malut tidak berfungsi. Akibatnya nasabah harus mengeluarkan biaya admi­nistrasi yang lebih.

“Beta sudah catat kurang lebih lima bulan layanan BI-Fast tidak bisa pake biaya murah Rp2.500, akibatnya harus bayar Rp6.500,” keluhnya, kala mendatangi redaksi Siwalima.

Dia mengaku heran dengan pe­ngelolaan manajemen di bank mi­lik daerah yang terkesan asal-asa­lan dan tidak profesional. “Bank itu harus berikan pelayanan maksi­mal, bukan hanya cari untung dari nasabah saja,” keluhnya.

Johan berharap sistem tran­saksi antar bank cepat tersebut bisa kembali berfungsi dan tidak menjadi tanda tanya besar di ka­langan nasabah dan masyarakat.

“Mestinya gangguan ini dapat diselesaikan dalam hitungan jam, atau maksimal beberapa hari saja,” ujarnya.

Tidak aktifnya layanan ini selama berbulan-bulan, adalah indikator lemahnya penanganan masalah di tingkat teknis dan manajerial Bank Maluku-Malut.

“Ini sudah terlalu lama. Tatkala se­mua bank berlomba-lomba me­ning­katkan layanan mereka, Bank Malu­ku-Malut justru terlena dengan ki­nerja yang sangat buruk ini,” kritiknya.

Karenanya, dia meminta mana­jemen Bank Maluku-Malut untuk berbenah dan memperhatikan keluhan nasabah.

Divisi IT, dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap persoalan ini.

Hingga berita ini naik cetak, Sukarno Paja, Kepala Divisi IT Bank Maluku-Malut, tidak merespons panggilan telepon, begitupun pe­san singkat yang dikirim padanya.

Sumber Siwalima menyebutkan, Bank Maluku-Malut menggelontor­kan biaya tidak sedikit untuk pe­ngembangan dan implementasi BI-Fast.

“Hampir satu miliar rupiah dipakai untuk pengembangan oleh Divisi IT,” kata sumber tersebut, Sabtu (4/10).

Dengan investasi sebesar itu, ujarnya, gangguan berlarut-larut ini bisa diatasi. “Ini sangat merugikan, baik dari sisi layanan nasabah maupun citra kelembagaan,” imbuh sumber yang meminta namanya tidak ditulis itu.

Direktur Utama Bank Maluku-Malut Syahrisal Imbar membenar­kan perihal layanan BI-Fast yang tidak aktif selama beberapa bulan belakangan.

Syahrisal mengungkapkan per­soalan tidak aktifnya layanan BI-Fast bermula pada kejadian beberapa bank di Indonesia yang dibobol pada saat Idul Fitri beberapa bulan lalu.

“Walaupun kita tidak terdampak dari kasus pembobolan bank tersebut, tapi karena vendor kita sama dengan vendornya bank yang terkena pembobolan, maka BI menghentikan sementara layanan BI di Bank Maluku-Malut,”  ujar Syah­risal kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (5/10).

Syahrisal mengaku pihaknya ingin sekali mengaktifkan kembali layanan BI-Fast dengan tarif layanan Rp.2.500 namun sampai saat ini belum mendapatkan izin dari Bank Indonesia kendati BI telah meminta Bank Maluku-Malut untuk mengganti vendor.

Ia mengaku belum mengetahui alasan pasti BI belum memberikan izin namun diyakini hal ini karena BI ingin memastikan seluruh ke­amanan perbankan melalui tran­saksi BI-Fast.

Kita disuruh ganti vendor baru untuk  mengelola BI-Fast tapi izin dari BI kan belum kita terima padahal kita berharap Oktober ini izinnya sudah kita terima dan aktifkan kembali layanan BI-Fast itu,” tegasnya.

Syahrisal berharap dalam waktu dekat BI telah mengeluarkan izin sehingga layanan BI-Fast dapat kembali diaktifkan dan memper­mudah nasabah dalam melaku­kan transfer secara murah.

Keterlambatan penyelesaian masalah ini tidak hanya meng­ganggu aktivitas nasabah, tetapi juga menurunkan kepercayaan terhadap kemampuan digitalisasi Bank Maluku-Malut sebagai bank daerah di era modern. (S-20)