AMBON, Siwalima.id - Dengan memperbaiki sistem data yang terintegrasi ke data kependudukan, Pemerintah Kota Ambon memastikan penyaluran bantuan sosial yang dilakukan akan tepat sasaran.
Persoalan yang dihadapi Pemkot Ambon saat ini terkait dengan data penerima manfaat yang kadang tidak tepat sasaran dan penyaluran tidak tepat.
“Persoalan utama bansos selama ini adalah penerima yang tidak tepat, penyaluran yang tidak sesuai sasaran. Yang kita inginkan kedepannya, bansos ini hanya diterima oleh mereka yang benar benar membutuhkan,” tegas Walikota Ambon, Bodewin Wattimena kepada wartawan di Balai Kota, Selasa (12/5).
Disebutkan untuk mengatasi masalah itu, pemerintah kota menerapkan sistem baru yang terintegrasi langsung dengan data kependudukan.
Mekanisme ini sudah melalui tahap simulasi dan dipastikan mampu meminimalkan kekeliruan penyaluran.
“Nanti datanya terhubung langsung dengan kependudukan. Tidak akan mudah tertukar lagi. Setiap warga memiliki NIK yang unik. NIK inilah yang dijadikan acuan utama dan di dalamnya sudah terekam lengkap data, pekerjaan apa, penghasilan berapa, semuanya terlihat jelas dan akurat,” terang walikota.
Dengan sistem ini, diharapkan kedepan bantuan sosial benar benar diterima oleh warga yang layak dan berhak, sehingga anggaran yang disiapkan pemerintah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pilot Project Digitalisasi
Sementara itu Kota Ambon ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pilot projek digitalisasi bantuan sosial.
Hal itu disampaikan Walikota Bodewin Wattimena ketika membuka bimtek digitalisasi bansos di Balai Kota, Selasa (12/5).
Dalam sambutannya, Wattimena menyampaikan rasa syukur karena Ambon dipercaya menjadi salah satu kota piloting digitalisasi bansos di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan yang dihadapi daerah.
“Kita bersyukur karena Ambon diberikan kesempatan bersama kota-kota lain menjadi daerah percontohan digitalisasi bantuan sosial,” kata Wattimena.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Kemenpan-RB, yang terus mendorong transformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam sistem penyaluran bansos.
Menurutnya, bansos selama ini kerap menjadi keluhan masyarakat karena dinilai belum tepat sasaran.
“Dalam setiap kegiatan masyarakat selalu menyampaikan keluhan soal bansos. Ada yang mengaku belum pernah menerima bantuan, sementara tetangganya terus menerima meski dianggap sudah mampu,” ujarnya.
Wattimena menilai persoalan utama terletak pada mekanisme pendataan hingga penetapan penerima bantuan sosial yang masih membuka ruang subjektivitas aparat di lapangan, mulai dari RT/RW, pemerintah desa, kecamatan hingga dinas sosial.
“Akibatnya muncul keluhan bahwa bantuan sosial tidak tepat sasaran. Padahal tujuan bansos adalah membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” katanya.
Karena itu, pemerintah kini menempuh strategi baru melalui digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi guna memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu ia juga memaparkan kondisi kependudukan dan penggunaan IKD. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semester II tahun 2025, jumlah penduduk Kota Ambon tercatat sebanyak 363.212 jiwa.
Sementara jumlah warga wajib KTP mencapai 265.472 jiwa, namun baru sekitar 253.069 jiwa atau 95,32 persen yang telah melakukan perekaman.
Adapun jumlah masyarakat pengguna IKD baru mencapai sekitar 40.867 orang atau 15,39 persen dari total wajib KTP.
“Kami sudah melakukan berbagai inovasi dan jemput bola ke kampus maupun sekolah, tetapi partisipasi masyarakat masih menjadi kendala,” katanya.
Ia menambahkan, dari total 650 agen yang disiapkan dalam program digitalisasi bansos, sebanyak 586 orang telah melakukan aktivasi IKD dan tersisa 64 agen yang masih dalam proses aktivasi.(S-30)
