AMBON, Siwalima.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) memastikan penanganan rumah warga terdampak konflik sosial di Desa Hunuth terus dituntaskan.
Hingga awal Februari 2026, seluruh rumah dengan kategori rusak berat telah selesai diperbaiki dan kini sudah dapat ditempati, sementara rehabilitasi rumah rusak ringan masih berlangsung.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon, Ivonny A. W. Lattuputty, mengatakan pendataan pascakonflik yang dilakukan pada awal Januari 2026 mencatat 15 rumah rusak berat terdiri dari 5 unit dibangun baru karena terbakar habis dan 10 unit direhabilitasi serta 27 rumah rusak ringan.
“Rusak ringan itu meliputi kerusakan seperti pintu terbakar, kaca pecah, atau kerusakan kecil lain yang tidak memengaruhi struktur utama bangunan,” jelas Ivonny, kepada Siwalima, di ruang kerjanya, di Balai Kota Ambon, Senin (2/2).
Dikatakan, untuk keseluruhan penanganan rumah warga terdampak konflik, Pemkot Ambon mengelola anggaran sekitar Rp 2,2 miliar. Dana tersebut bersumber dari APBD Provinsi Maluku sebesar Rp 1 miliar, APBD Kota Ambon melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp 600 juta, serta donasi masyarakat sebesar Rp 530 juta.
Menurut Ivonny, donasi tersebut berasal dari warga Kota Ambon maupun masyarakat di luar daerah termasuk Jakarta dan wilayah lainnya yang tergerak membantu korban konflik. Donasi dihimpun melalui Tim Bantuan Masyarakat Hunuth yang diketuai oleh Sekretaris Kota Ambon.
“Pak Walikota berkomunikasi langsung dengan banyak pihak sehingga bantuan ini bisa terkumpul. Ini wujud solidaritas masyarakat yang sangat luar biasa,” ungkapnya.
Ia memastikan seluruh pekerjaan rumah rusak berat telah rampung. Bahkan, Gubernur Maluku telah meninjau langsung lokasi dan melihat hasil pembangunan enam rumah yang dibiayai APBD Provinsi terdiri dari dua rumah bangun baru dan empat rumah rehabilitasi.
Sementara rumah lainnya dibiayai melalui APBD Kota Ambon dan dukungan masyarakat.
“Untuk rumah rusak berat, semuanya sudah selesai,” tegas Ivonny.
Sementara itu, dari 27 rumah rusak ringan, sekitar 10–11 unit telah selesai diperbaiki dan 9 unit masih dalam proses pengerjaan. Sisanya masih dalam tahap koordinasi karena sejumlah kendala, antara lain pemilik rumah yang belum kembali pascakonflik atau rumah yang sementara ditempati pihak lain.
“Ada rumah yang penghuninya bukan pemilik, sehingga perlu koordinasi lebih lanjut. Ada juga warga yang masih tinggal di rumah keluarga dan belum kembali ke rumahnya,” jelasnya.
Ivonny juga mengungkapkan, sebagian warga telah lebih dulu memperbaiki kerusakan rumah menggunakan dana pribadi, terutama menjelang perayaan Natal. Untuk kondisi tersebut, Pemkot Ambon tetap memberikan penggantian biaya sesuai nilai kerusakan awal.
“Kalau pintu rusak lalu sudah diganti sendiri, tetap kita ganti sesuai perhitungan pintu. Tidak bisa dialihkan untuk pekerjaan lain yang nilainya lebih besar,” tegasnya.
Ia menambahkan, seluruh penggunaan anggaran baik dari APBD maupun donasi masyarakat dilaksanakan secara hati-hati, transparan, dan akuntabel, mengingat seluruh proses akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Ini uang publik dan donasi masyarakat, sehingga tidak bisa digunakan sembarangan. Apalagi dana donasi tidak seperti APBD yang anggarannya sudah pasti, maka pengerjaan dilakukan bertahap sesuai ketersediaan dana,” ujarnya.
Meski membutuhkan waktu, Ivonny menegaskan, komitmen Pemkot Ambon untuk menuntaskan seluruh perbaikan rumah warga terdampak konflik tetap berjalan sesuai arahan dan janji Walikota Ambon.
“Perbaikan rumah warga tetap menjadi komitmen kami,” pungkasnya.(Mg-1)
