AMBON, Siwalimanews – Badan Perencanaan Pemba­ngunan Nasional (Bappenas) menyusun rencana aksi me­nghadapi perubahan iklim, guna membangun ketahanan daerah terhadap dampak panjang perubahan iklim.

Dokumen rencana aksi yang sementara disusun ber­sama Pemprov Maluku itu, kini telah rampung dan se­mentara dalam proses sinkro­nisasi serta harmonisasi di Biro Hukum Pemprov Maluku.

Demikian diungkapkan Di­rektur Lingkungan Hidup Bappenas, Harmarizi kepada wartawan usai rapat bersama dengan DPRD Maluku di Baileo Rakyat Karang Pan­jang, Senin (15/9).

Harmarizi mengaku, program ini bertujuan untuk membantu Pemprov Maluku dalam menetapkan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim yang tak terhindarkan, seperti pergeseran pola curah hujan dan kekeringan.

Program ini mencakup ber­bagai sektor, salah satunya pertanian yang menjadi sek­tor krusial di Maluku. Peru­bahan pola hujan memaksa petani untuk mengubah pola tanam. Misalnya, hujan deras sering datang saat panen. Ini yang menyebabkan gagal panen.

“Maka kita ingin meningkatkan kapasitas petani agar mereka bisa beradaptasi,” ucap Harmarizi.

Ia menegaskan, program ini ber­sifat jangka panjang, maka dampak dan manfaatnya pun akan terlihat dalam jangka panjang pula.

Adaptasi menjadi kunci, agar masyarakat tetap bisa produktif meski menghadapi cuaca ekstrem dan perubahan iklim yang semakin nyata.

Ditempat yang sama Wakil Ketua DPRD Maluku Azis Sangkala, me­nyatakan dukungan penuh terhadap upaya pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

DPRD kata Sangkala, terbuka terhadap berbagai masukan, demi memastikan pembangunan rendah karbon berjalan sesuai arah kebija­kan nasional dan kebutuhan mas­yarakat Maluku.

“DPRD terima banyak masukan dari Bappenas dan NGO lingkungan. Ini jadi komitmen kita bersama de­wan dan pemerintah untuk pastikan pembangunan di Maluku perhatikan aspek lingkungan. Masalah lingku­ngan seperti perubahan iklim, gelom­bang laut, hingga sampah dan tambang jadi perhatian serius mas­yarakat,” tandas Sangkala.

Saat ini menurut Sangkala, semen­tara disusun peraturan gubernur  terkait rencana aksi iklim dan DPRD Maluku siap mendukung proses sosialisasi dan substansi regulasi tersebut. Bahkan, jika diperlukan, DPRD siap mendorong agar pergub ini ditingkatkan menjadi perda agar memiliki daya jangkauan yang lebih kuat dan mengikat semua pihak.

“Kalau hari ini komitmen kita kuat, maka anak-anak kita kelak bisa menikmati lingkungan yang baik dan sehat. Dunia usaha, pertanian dan perikanan juga akan terbantu, karena mampu menyesuaikan diri dengan perubahan iklim yang ter­jadi,” ujar Sangkala.

Untuk diketahui, rencana aksi perubahan iklim ini, merupakan bagian dari upaya nasional menuju pembangunan rendah emisi karbon dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan, menjadi krusial dalam menghadapi tantangan iklim di masa depan.

Prioritas Pemprov

Terpisah, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath mengaku, pemba­ngunan rendah karbon bakal men­jadi prioritas pemerintah daerah kedepan.

Hal ini disampaikan wagub, saat membuka dialog kebijakan tingkat Provinsi Maluku dengan tema memperkuat kolaborasi multipihak dalam akselerasi pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Ambon, Selasa (16/9).

Wagub menjelaskan, upaya me­nekan emisi karbon harus membu­tuhkan langkah kolaboratif, artinya tidak dapat dilakukan pemerintah saja, namun harus melibatkan mas­yarakat luas. Pembangunan rendah karbon, masuk dalam prioritas pembangunan nasional, sebab ke­dudukannya sama dengan pertum­buhan ekonomi.

Pengendalian karbon, merupakan tindak lanjut dari perjanjian Paris 2015, sebagai komitmen negara di dunia untuk menjaga perubahan iklim, namun pada saat bersamaan jangan sampai pengendalian emisi karbon menghambat pertumbuhan ekonomi untuk bergerak naik.

“Pengendalian emisi karbon tetap berjalan, tapi pertumbuhan ekonomi tetap juga berjalan agar tercipta keseimbangan,” ujar wagub.

Menurutnya, semua instrumen pe­merintahan, private sektor dan mas­yarakat di dalam melakukan kegiatan pembangunan guna mengejar per­tumbuhan ekonomi, harus mendu­kung pengendalian emisi karbon.

Apalagi, pemerintah pusat telah menginstruksikan agar seluruh pemda dalam setiap perencanaan pembangunan harus membuat akse­lerasi antara kemajuan pembangu­nan dan rendah karbon.

“Gubernur telah menginstruksi­kan agar pimpinan OPD dalam perencanaan harus mendukung ak­selerasi pembangunan rendah kar­bon jadi prioritas,” tandas wagub.

Wagub juga mengajak para pe­ng­usaha, untuk berpartisipasi dalam program rendah karbon tersebut, sehi­ngga dapat mendukung upaya peme­rintah menekan emisi karbon dalam program pembangunan. (S-26/S-20)