AMBON, Siwalima.id - Gejolak internal Partai Golkar Kota Ambon mulai terkuak, pe­ngurus dari lima kecamatan ang­kat suara atas ditunjuknya Ely Toisuta sebagai Ketua DPD. 

Lima PK ini mengkritik rapat pleno yang berlangsung di Sekre­tariat DPD II Golkar Kota Ambon, Jalan Ina Tuni, Karang Panjang, Jumat (19/6) diwarnai dugaan intimidasi.

Ketua Golkar Kecamatan Teluk Ambon, Julius Yongki Siwalette mengungkapkan, rapat tersebut pada awalnya hanya diagendakan untuk penyampaian Surat Kepu­tusan Pelaksana Tugas Ketua DPD II Golkar Kota Ambon kepada Ely Toisuta.

Rapat itu dihadiri Ely Toisuta selaku Plt Ketua DPD II Golkar Kota Ambon serta Koordinator Bidang Kepartaian DPD I Golkar Maluku, Richard Rahakbauw.

Menurut Julius, suasana rapat berubah ketika Richard mengambil alih jalannya forum. Dalam rapat itu, Richard disebut menyam­paikan bahwa sebagai mandataris Munas Partai Golkar, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia telah memerintahkan seluruh dukungan diarahkan kepada Ely Toisuta sebagai Ketua DPD Golkar Kota Ambon.

Tak berhenti disitu, Richard juga disebut memberi ultimatum keras kepada kader.

“Dalam waktu 3x24 jam dukungan harus diberikan kepada Ibu Ely Toisuta,” ujar Julius, dalam kete­rangan persnya kepada sejumlah wartawan di Ambon, Senin (22/6).

Pernyataan itu langsung memicu reaksi keras dari peserta rapat. Sejumlah kader mempertanyakan arah forum yang dinilai keluar dari agenda awal.

Menurut Julius, rapat tersebut semestinya hanya menjadi forum penyampaian SK Plt, bukan ruang untuk memaksakan dukungan kepada satu kandidat.

“Secara konstitusi, rapat peng­ambilan keputusan adalah forum internal dan tidak boleh dihadiri pihak lain. Ini sesuatu yang di luar nalar,” ujarnya.

Ia menegaskan, para kader pada prinsipnya menerima penunjukan Ely Toisuta sebagai Plt Ketua DPD II dan tetap menghormati keputusan partai. Namun ia menyayangkan jika mandat Plt justru digunakan untuk menggiring dukungan sebelum Musda berlangsung.

“Tugas Plt adalah mempersiapkan Musda, bukan menetapkan calon sebelum forum berjalan,” katanya.

Julius juga mengaku kecewa karena pernyataan Richard dinilai bernada ancaman.

“Kami merasa diintimidasi. Seolah-olah jika tidak mendukung Ibu Ely Toisuta maka kami akan dipecat. Ini sangat kami sesalkan,” ujarnya.

Ia berharap persoalan ini dapat disampaikan langsung kepada Ketua Umum Golkar agar polemik yang berkembang tidak semakin melebar.

“Jangan bawa-bawa nama ketua umum. Kami yakin ketua umum tidak tahu persoalan ini,” sindirnya.

Nada serupa disampaikan Ketua Golkar Kecamatan Leitimur Selatan, Leonard Leiwakabessy.

Menurutnya, sebagai politisi senior, Richard seharusnya lebih mengedepankan aturan organisasi dalam menyikapi dinamika Musda yang sempat tertunda.

Leonard menegaskan, surat DPP yang menunjuk Ely Toisuta sebagai Plt Ketua DPD II sangat jelas, yakni untuk mempersiapkan pelaksanaan Musda sesuai AD/ART, Peraturan Organisasi, dan Juklak Partai Golkar.

“Kami kecewa karena terkesan dipaksa melakukan pleno di tingkat kecamatan. Sementara DPD II sendiri belum pleno. Bagaimana mungkin kami diminta bergerak lebih dulu?” ujarnya.

Menurut Leonard, para kader di tingkat kecamatan selama ini hadir untuk membesarkan partai, bukan menjadi bagian dari konflik internal.

“Kami menyampaikan ini bukan untuk melawan partai. Kami hanya ingin ada kejelasan soal langkah yang akan diambil DPD I, DPD II, termasuk kami di kecamatan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Golkar Kecamatan Baguala, Joseph Ruban menilai dinamika yang terjadi justru mencederai semangat demokrasi di tubuh partai.

Menurutnya, kader Golkar di­ajarkan untuk taat pada aturan, bukan dipaksa menerima keputusan tanpa proses yang jelas.

“Kalau memang Ibu Ely sudah ditunjuk langsung oleh ketua umum, untuk apa lagi pleno? Langsung saja tetapkan,” tegas Joseph.

Ia menilai cara-cara seperti itu justru memberi contoh buruk dalam berdemokrasi.

“Kami tidak diajarkan demokrasi yang sehat. Cara memimpin seperti ini terkesan arogan dan sangat kami sesalkan,” ujarnya.

Joseph menegaskan, siapa pun yang nantinya memimpin Golkar Kota Ambon akan diterima oleh kader, selama prosesnya berjalan sesuai aturan partai.

“Siapa pun ketuanya kami terima. Tapi lakukan dengan cara yang benar. Kalau benar ada perintah Ketua Umum, tunjukkan buktinya kepada kami,” ujarnya.

Sementara itu, Richard Rahak­bauw yang dikonfirmasi Siwalima melalui telepon selulernya namun tidak aktif.(S-25)