Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menemui Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa guna membahas percepat realisasi Proyek Strategis Nasional Pengembangan Lapangan Abadi Masela.
Pertemuan bersama SKK Migas dan tim dari Kementerian ESDM memiliki arti penting dan mendasar karena membahas proyek strategis nasional pembangunan kilang gas alam lapangan abadi blok Masela.
Proyek Blok Masela bukan hanya menjadi kepentingan nasional dalam rangka menjaga ketahanan energi, tetapi juga harapan besar masyarakat Maluku untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.
Sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan pengembangan wilayah kerja Masela telah, ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 519 Tahun 2026 tentang pembentukan tim terpadu dan sekretariat pelaksana penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan kilang pencairan gas alam beserta fasilitas pendukung pengembangan lapangan abadi wilayah kerja masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Bahkan Gubernur telah memerintahkan tim terpadu agar secepatnya bergerak sesuai rencana aksi di lapangan, dengan tetap berkoordinasi secara eksternal dengan stakeholder terkait dan akurat dalam mengambil keputusan namun tetap memperhatikan aturan yang berlaku.
Apalagi pelepasan kawasan hutan oleh pemerintah melalui keputusan Kementerian Kehutanan Nomor 6 tahun 2026 telah menjadi dasar bagi tim terpadu bekerja ke depan guna menyelesaikan dampak sosial kemasyarakatan.
Pemerintah Provinsi Maluku harus menempatkan penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat pembebasan lahan sebagai prioritas utama disamping tugas-tugas pelayanan dasar lainnya.
Kelanjutan realisasi khususnya pembangunan fisik kilang Blok Masela dan infrastruktur pendukung akan sangat tergantung dari bagaimana kesiapan lahan yang dibutuhkan untuk proyek strategis nasional tersebut.
SKK Migas maupun Inpex sebagai perusahaan kontraktor Blok Masela tidak mungkin bekerja jika Tim Terpadu belum mengidentifikasi dan menghitung ganti rugi atas lahan itu.
Jika tim terpadu lambat dalam menyelesaikan dampak sosial kemasyarakatan tentu akan berdampak pada pembangunan Blok Masela, artinya Pemerintah Pusat akan menilai pemprov tidak mendukung rencana besar itu.
Apalagi sebelumnya Gubernur telah menyampaikan jika peletakan batu pertama pembangunan Blok Masela akan dilakukan bulan April ini, maka harus memotivasi tim terpadu untuk bergerak lebih cepat.
Komitmen Gubernur untuk mempercepat kesiapan lahan untuk Blok Masela ini harus menjadi peringatan bagi tim terpadu untuk secepatnya penyelesaian dampak sosial kemasyarakatan dari proyek Blok Masela
Kita berharap realisasi Program Strategis Nasional Blok Masela bisa diselesaikan secara baik oleh tim terpadu, sehingga ketika realisasi tidak ada lagi masalah lahan yang pada akhirnya menghambat realisasinya.
