AMBON, Siwalimanews – Kementerian Pertanian di­pastikan akan memperkuat hilirisasi pertanian di Provinsi Maluku.

Perhatian Kementerian Pertanian terhadap hilirisasi di Maluku ini, disampaikan langsung oleh Menteri Perta­nian Amran Sulaiman pada rakor hilirisasi pertanian yang digelar di auditorium Ke­mentan, Jakarta, Senin (22/9) kemarin.

Gubernur Mauku Hendrik Lewerissa yang hadir dalam rakor itu, menyambut baik per­hatian Kementerian Perta­nian tersebut, demi mening­katkan hasil pertanian di Maluku selama beberapa ta­hun kedepan.

Pasalnya, hilirisasi dan in­dustrialisasi hasil pertanian merupakan implementasi As­ta Cita Presiden poin ke-5 yang bertujuan untuk meni­ng­­katkan nilai tambah di dalam negeri.

“Mulai tahun 2025 sampai 2027, Maluku akan mendapat alokasi bantuan dari Kemen­terian Pertanian sebagai im­ple­mentasi hilirisasi perkebu­nan,” tulis gubernur dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalima, Selasa (23/9).

Untuk tahun Anggaran 2025 kata gubernur, Kemen­terian Pertanian akan memberikan jatah program perluasan tanaman pala seluas 500 hektare yang lokasinya bertempat di Kabupaten Maluku Tengah.

Sementara pada 2026, bantuan sema­kin meluas, mencakup rehabi­litasi dan perluasan 8.005 hektare untuk berbagai komoditas unggulan seperti pala, jambu mete, kakao, kelapa dalam hingga sagu.

“Hilirisasi perkebunan adalah ja­lan strategis untuk mengangkat nilai tambah pala, kakao, mete dan kelapa Maluku,” jelas gubernur.

Disamping bantuan yang diberi­kan menurut gubernur, Kementerian Pertanian juga mewajibkan Pemprov Maluku untuk menyediakan 7.350 calon petani dan calon lokasi (CP­CL) bagi pelaksanaan program tersebut.

Kesanggupan penyiapan CPCL ini mencakup, verifikasi data CPCL secara akurat dan transparan, peng­awasan dan pembinaan kelompok tani penerima bantuan, penyusunan laporan pelaksanaan program secara berkala, hingga menjamin keberlan­jutan program untuk kesejahteraan petani serta penguatan sektor perke­bunan Maluku.

“Pemprov tentu siap untuk meme­nuhi target CPCL seluas 7.350 hek­tare, yang tersebar di Maluku Te­ngah dengan  kakao 1.200 ha, pala 2.250 ha, SBT: pala 1.200 ha. Buru Selatan, pala 1.300 ha dan Seram Ba­gian Barat pala 1.400 ha,” beber gubernur.

Gubernur menegaskan, dengan dukungan pemerintah pusat, maka Maluku siap mengawal data CPCL dan memastikan program berjalan akuntabel, transparan dan berpihak pada kesejahteraan petani.

Mantan anggota DPR ini berha­rap, program hilirisasi ini tidak hanya menjaga warisan rempah, tetapi juga menatap masa depan pertanian yang maju, modern dan memberi kesejah­teraan nyata bagi rakyat di Maluku.

Dorong Hilirisasi

Sebelumnya diberitakan, Guber­nur Maluku Hendrik Lewerissa terus mendorong pemanfaatan sumber daya alam untuk peningkatan kese­jah­teraan rakyat, salah satunya hiliri­sasi kelapa dan sagu di provinsi ini.

“Kalau untuk SBT itu kita dorong untuk hilirisasi sagu dan terus ber­jalan karena memang potensi sagu terbesar itu hanya di SBT tidak ada di daerah lain, tapi untuk daerah lain kita dorong agar terjadi hilirisasi kelapa,” ucap gubernur kepada wartawan di Ambon, Rabu (17/9).

Menurut gubernur, potensi kelapa di Maluku tidak kalah jika diban­dingkan dengan daerah lain, seperti di Maluku Utara, tetapi belum dike­lola secara terarah guna mening­katkan pendapatan masyarakat.

Disisi lain, prospek kelapa saat ini cukup menjanjikan, sehingga kedepan harus ada kebijakan hilirisasi dengan menggandeng investor agar terjadi perbaikan dari aspek harga yang lebih layak diterima petani.

“Saya sudah minta bupati dan walikota kecuali SBT agar kalau bisa ada hilirisasi kelapa karena potensi kelapa di Maluku juga cukup besar, tetapi belum terkelola secara baik. Selama ini masyarakat hanya membuat kopra tetapi kalau ada industrialisasi kelapa tentu akan berdampak pada peningkatan nilai jual kelapa kita,” jelas Gubernur.

Gubernur jberharap, bupati dan walikota kedepan dapat menciptakan program yang mendukung pemanfaatan sumber daya alam seperti kelapa agar dapat dimanfaatkan dengan baik.

“Di beberapa daerah itu petani kelapa lebih sejahtera dibandingkan petani yang lain, jadi saya mendorong bupati dan walikota tolong siapkan proposal agar kita bisa menarik swasta untuk membangun industri kelapa di Maluku,” tandas gubernur. (S-20)