AMBON, Siwalima.id - Sengketa lahan eks Hotel Anggrek kembali memanas setelah muncul fakta baru yang mempertanyakan keabsahan dokumen kepemilikan yang digunakan dalam perkara perdata.
Ahli waris Daniel Lokollo, Novita Muskita dan Evelin Muskita mengungkapkan bahwa dokumen Eigendom 243 yang selama ini dipegang oleh pihak ahli waris Sahurila, diduga tidak sesuai dengan data resmi Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Berdasarkan catatan BPN, Eigendom tersebut tercatat atas nama Adelaide Getriuda Oey dan berlokasi di wilayah Urimesing, bukan pada objek sengketa lahan eks Hotel Anggrek.
Keterangan ini secara resmi disampaikan oleh Kepala Seksi Pengukuran BPN Kota Ambon, Ivan Frist dalam persidangan yang digelar pada 30 April 2024 di Pengadilan Negeri Ambon. Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Wilson Shiever.
“Agenda sidang 30 April kemarin adalah pemeriksaan saksi dari JPU yang menghadirkan Saniri dan BPN Kota Ambon. Dimana dalam keterangan saksi BPN diungkapkan, bahwa Eigendom 243 milik Ahli Waris Sahurila yang dipakai sebagai bukti dalam perkara sebelumnya, itu atas nama orang lain,”ujar Daniel kepada Siwalima di Ambon, Senin (4/5).
Sebelumnya, perkara ini menjadi sorotan setelah muncul dugaan praktik mafia tanah dalam sengketa lahan yang terdaftar dalam perkara Nomor 203/Pdt.G/2023/PN.Amb. Dalam memori bandingnya, BPN Kota Ambon menyebut sejumlah dokumen yang diajukan penggugat, seperti Eigendom Brief tahun 1922 dan Acte Van Eigendom tahun 1939, sebagai bukti yang “mengada-ada”.
Temuan lebih lanjut dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik yang diterima penyidik Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease pada 4 September 2024 memperkuat dugaan tersebut.
Ahli forensik dokumen menemukan bahwa dokumen yang diklaim berasal dari awal abad ke-20 justru dicetak menggunakan teknologi inkjet, yang belum ada pada masa itu. Selain itu, ditemukan kejanggalan pada watermark kertas segel yang bertuliskan “Concord”, bukan “Netherland Indie” sebagaimana lazim digunakan sebelum tahun 1945.
Pihak ahli waris sah juga menolak klaim “salah objek” yang diajukan penggugat. Mereka menegaskan bahwa lahan tersebut merupakan bagian dari putusan nomor 21/1950 (Dati Sopiamaluang) yang telah melalui proses hukum panjang, termasuk pemeriksaan lapangan pada 2007 dan eksekusi resmi pada 6 April 2011.
Menurut mereka, eksekusi tersebut mencakup sejumlah kawasan strategis seperti Korem, RRI, hingga fasilitas publik lainnya. Bahkan untuk lahan eks Hotel Anggrek, sebanyak 111 kepala keluarga disebut telah menerima kompensasi melalui mekanisme pengadilan.
“Kasus ini kini masuk rana pidana terkait dugaan pemalsuan dokumen yang dipakai Ahli Waris Sahurila sebagai bukti untuk memenangkan perkara sebelumnya. Dan Kamis 7 Mei, masih ada agenda oemeriksaan saksi dalam perkara ini,”ujar Daniel sembari berharap, Pengadilan memutuskan sesuai fakta persidangan.(S-25)
