AMBON, Siwalima.id - Konflik internal antara SD Inpres 24 dengan SD Inpres 39 Skip, Kota Ambon sampai saat ini belum usai.

Kedua sekolah dalam satu atap ini saling klem memiliki hak penuh atas bangunan yang dikuasai dan sudah berlangsung sejak lama.

Hal ini kemudian membuat DPRD mendesak agar pemerintah kota segera menyelesaikan konflik internal di semua sekolah satu atap termasuk SD Inpres 24 dan SD Inpres 39 Skip.

Walikota Ambon, Bodewin Watti­mena yang dikonfirmasi Siwalima kemarin, terkait konflik internal dua sekolah tersebut mengaku belum mendapat laporan resmi dari Dinas Pendidikan.

“Soal teknis nanti tanya langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan saja. Saya belum dilaporkan soal masalah yang terjadi di SD Inpres 24 dan 39. Tunggu mereka lapor dulu baru saya tahu masalahnya,” jelas walikota.

Menurutnya, setiap persoalan teknis di lingkup satuan pendidikan harus terlebih dahulu dilaporkan oleh dinas sebelum sampai ke kepala daerah.

“Walikota ini bukan robot yang semua hal dia tahu. Nanti dari dinas lapor dulu baru saya tahu itu kenapa. Tanya langsung ke kadis saja,” pintanya.

Juga Tidak Tahu

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Ferdinand Tasso yang dikonfirmasi Siwalima mengaku tidak tahu masalah internal di dua sekolah tersebut.

Ia menyebut kedua sekolah ter­sebut berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan dan penyelesai­annya dilakukan secara internal.

Pihaknya juga tidak ingin me­nggunakan pendekatan otoriter dalam menyikapi persoalan tersebut.

“Ini kan sekolah di bawah dinas, kita yang diselesaikan internal. Bukan pendekatan otoriter, tetapi bagaimana kita mengecek dulu per­soalan yang sebenarnya,” ujarnya.

Ia mengaku hingga kini pihaknya belum memperoleh informasi leng­kap terkait akar permasalahan yang terjadi. “Kita belum dapat informasi apa latar belakang masalah sebe­nar­nya. Jadi kalau sekarang belum ada so­lusi untuk ambil keputusan,” jelasnya.

Menurutnya, langkah yang akan dilakukan adalah memanggil kepala sekolah serta pengawas dari kedua sekolah untuk mengetahui pokok per­soalan secara menyeluruh.

“Saya baru dapat informasi dan tahu hari ini. Saya langsung cek ke­pala sekolah dan tanya ada masalah apa. Saya juga panggil pengawas dua sekolah ini untuk mengetahui masalah utamanya apa. Kuncinya disitu,” katanya.

Ia menambahkan, setelah perte­muan internal dilakukan dan pokok persoalan teridentifikasi, barulah dinas dapat mengambil langkah perbaikan yang tepat.

“Saya juga menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kota Ambon, khususnya komisi II, yang telah me­lakukan mediasi dan turun langsung meninjau persoalan tersebut.

“Kami berterima kasih kepada DPRD, dalam hal ini Komisi II, yang sudah memediasi dan mengecek langsung di lapangan. Jika ada hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti, dinas akan cek lebih detail bersama pengawas,” tutupnya.

Minta Dinas Turun Tangan

Sebelumnya diberitakan, polemik pemanfaatan sarana dan prasarana berupa ruang kelas antara SD Inpres 24 dan SD 39 di kawasan Skip belum juga usai.

Hal ini kemudian membuat DPRD Kota Ambon berharap agar Dinas Pen­didikan segera mengambil lang­kah menyelesaikan masalah terse­but.

“Komisi II minta Dinas Pendidikan turun tangan mengatasi,” pinta anggota Komisi II DPRD Kota Ambon Christianto Laturiuw kepada wartawan di Baileo Rakyat Belakang Soya, Senin (23/2).

Menurutnya, pasca mendapat la­poran, komisi II langsung melaku­kan On the Spot ke bangunan yang ditempati dua sekolah tersebut.

Dalam On the Spot, komisi me­nemukan ada perseteruan dua se­kolah tersebut terkait penggunaan ruang kelas.

“Kita sudah bertemu dengan pi­hak SD 24, sementara untuk SD 39 belum, sehingga kita perlu kehadiran Dinas Pendidikan untuk bagaimana menyelesaikan persoalan ini lewat pengaturan pengaturan dan pe­manfaatan bersama,” jelas Laturiuw.

Dikatakan, persoalan tersebut tidak dapat dipandang sebelah mata lantaran berpengaruh pada ruang gerak aktivitas belajar mengajar.

Sebenarnya bisa dibicarakan secara baik-baik, namun masih ada yang saling klaim, sehingga harus ada kebijakan sebagai jalan keluar.

“Perseteruan-perseteruan model seperti itu punya dampak yang yang kurang bagus untuk anak-anak pun juga dengan orang tua siswanya,” katanya.(Mg-1)