AMBON, Siwalimanews – DPP Partai Amanat Nasional didesak mencopot Widya Pratiwi dari jabatannya sebagai anggota DPR dan Ketua DPW PAN Maluku.

Anggota DPR daerah pemilihan Provinsi Maluku itu terlihat ikuti joget bersama sejumlah anggota DPR lainnya di gedung DPR, Jumat (15/8) lalu, disaat rakyat sementara menjerit ditengah kondisi ekonomi yang sulit.

Aksi tersebut menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, karena dianggap para anggota DPR ini tidak peka terhadap kegelisahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Desakan agar DPP PAN mecopot mantan istri Gubernur Maluku itu karena itu disampaikan Pengurus Besar Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (PB Ampera) Maluku.

Mereka memberikan ulitimatum keras terhadap DPP PAN.

“Jika DPP PAN masih diam, kami akan menggerakkan rakyat Maluku untuk melakukan aksi besar-besaran di Kantor DPW PAN Maluku dalam waktu dekat,” ancam Ketua Umum PB Ampera Maluku, Rumadhan Wahyu Pratama dalam rilisnya kepada Siwalima, Minggu (7/9).

PB Ampera menuding DPP PAN berlaku tebang pilih dan menerapkan standar ganda. Mereka menyoroti bagaimana dua kader artis PAN, Eko Patrio dan Uya Kuya langsung dinonaktifkan.

Sementara Widya Pratiwi, justru dibiarkan tanpa sanksi meski menuai kecaman publik akibat dugaan aksi berjoget di ruang parlemen. “Ini bukan sekadar soal etika, tapi soal konsistensi dan keadilan. Jika Eko Patrio dan Uya Kuya bisa langsung ditindak, mengapa Widya dibiarkan? Perlakuan istimewa ini bukan hanya mempermalukan PAN secara nasional, tapi juga melukai rakyat Maluku,” tegas Rumadhan.

Rumadhan menegaskan, jabatan Ketua DPW PAN Maluku tidak boleh dijadikan benteng politik bagi kader bermasalah. Posisi strategis itu, menurutnya, harus diisi oleh tokoh yang menjaga marwah partai dan martabat rakyat, bukan oleh figur yang justru menimbulkan aib.

“Aksi berjoget di ruang DPR adalah bukti telak Widya tidak pantas memimpin PAN Maluku. Kami tidak hanya mendesak penonaktifan, tapi menuntut pencopotan total dari jabatannya. Maluku tidak boleh dipimpin oleh figur yang mengabaikan etika dan empati,” tegasnya.

Ampera Maluku bahkan mengingatkan bahwa jika DPP PAN terus bungkam, publik akan menilai PAN hanya sebagai partai oportunis, garang terhadap kader kecil, tetapi lunak pada kader yang dekat dengan lingkaran elite.

“Kalau PAN serius ingin disebut partai reformis, buktikan! Jangan tebang pilih. Kalau tidak, PAN akan tercatat di Maluku sebagai partai yang gagal menjaga integritas. Copot Widya sekarang, atau PAN akan kehilangan wajah di Maluku,” tutup Rumadhan

Nonaktifkan

Untuk diketahui, DPP PAN resmi menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya dari DPR RI sejak 1 September 2025.

Penonaktifkan itu disampaikan Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi dalam keterangan resminya, Minggu (31/8/2025).

Viva Yoga Mauladi mengatakan, keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dinamika politik di Tanah Air selama beberapa hari terakhir. (S-26)