AMBON, Siwalima - Walikota Ambon, Bodewin Wattimena mengakui pelantikan 10 raja definitif tergantung saniri negeri dan masyarakat adat.
10 negeri adat yang dalam proses pemilihan raja yakni Negeri Seilale, Tawiri, Hative Besar, Amahusu, Passo, Rumah Tiga, Hatalai, Leihari dan Negeri Soya.
“Pemerintah ingin supaya bulan depan semua bisa dilantik. Tapi kalau saniri tetap kepala batu dan masyarakat merasa diri paling benar, maka sampai kapanpun tidak akan selesai,” tegas walikota ketika dikonfirmasi Siwalima, di Balai Kota, Senin (23/2).
Lambatnya proses pemilihan yang dilakukan saniri negeri membuat Pemerintah Kota Ambon tidak bisa memberikan kepastian kapan pelantikan itu bisa digelar
“Tanyakan kepada Saniri Negeri dan masyarakat di negeri masing-masing. Pemerintah tidak bisa memaksakan proses pelantikan tanpa adanya kesepakatan dan usulan resmi dari negeri adat,” jelasnya.
Kebijakan pemilihan raja ada di tangan saniri negeri serta masyarakat dan semua proses itu dilakukan di dalam negeri itu sendiri tanpa campur tangan pemerintah. “Kita kembalikan ke negeri-negeri adat. Kami akan mulai berproses ketika mereka sudah bersepakat dan mengusulkan calon raja kepada pemerintah,” ujarnya.
Ia juga menyinggung sejumlah kasus yang menyebabkan kekosongan jabatan raja, termasuk adanya raja yang diberhentikan karena persoalan hukum.
Sebagai contoh, ia menyebut Raja Negeri Soya yang diberhentikan setelah kalah dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Kalau proses ulangnya sudah selesai, satu bulan saya lantik, dua Minggu juga saya lantik, tidak ada masalah,” katanya.
Selain itu, untuk raja-raja negeri yang meninggal dunia, pemerintah akan menunggu usulan dari negeri adat sesuai mekanisme yang berlaku untuk kemudian diproses lebih lanjut.
Walikota menegaskan pemkot pada prinsipnya siap memproses dan melantik raja negeri kapan pun, apabila seluruh tahapan adat dan administrasi telah dipenuhi.
“Kuncinya ada di negeri masing-masing. Kalau sudah sepakat dan diusulkan, pemerintah pasti proses,” janjinya.(Mg-1)
